Koalisi Majapahit Harus Punya Calon

SURABAYA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menilai, Koalisi Majapahit harus mengambil opsi mengusung pasangan calon sendiri.

Koalisi ini diharapkan menemukan figur yang mampu berlaga untuk melawan pasangan incumbent Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang bakal diusung PDIP, sehingga Pilwali Surabaya bisa berjalan baik dan penuh kompetisi.

Jika tidak mengusung sendiri, pilwali terancam gagal digelar lantaran pasangan calon yang bertarung kurang dari satu pasang. ”Dengan waktu yang masih tersisa, Koalisi Majapahit harus bisa mengusung pasangan calon yang siap menandingi calon petahana. Saya yakin, elektabilitas dan popularitas Tri Rismaharini bukan tidak mungkin bisa ditandingi,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO JATIM , kemarin.

Jika mengambil opsi boikot pilwali, kata dia, tentu akan menjadikan proses demokrasi tidak bisa jalan karena hingga kini hanya ada satu calon, yakni Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana, yang rencananya akan diusung PDIP. Sementara parpol di luar koalisi, yakni Partai NasDem, Hanura, dan PPP, tidak mungkin mampu memunculkan calon karena minimnya jumlah kursi yang mereka miliki. Jika parpol di Surabaya tak sanggup memunculkan dua pasang calon, pilwali bisa jadi akan diundur hingga tahun 2017.

”Kalau parpol nekat memilih boikot, tentu publik dengan sendirinya akan menghukum dan tak lagi mempercayai partai yang memboikot itu,” ujarnya. Lebih jauh Suko menjelaskan, terbentuknya Koalisi Majapahit menunjukkan gagalnya parpol di Surabaya dalam melakukan proses kaderisasi tokoh yang mampu bersaing dalam pilwali. Di sisi lain, partai di luar koalisi ini ternyata juga gagal memajukan kadernya sendiri.

PDIP misalnya, saat ini hanya mampu mengusung Tri Rismaharini yang sebenarnya bukan kader internal partai itu. Begitu juga partai-partai lain sepertiPartaiNasDem, Hanura, dan PPP, ternyata juga tak mampu memunculkan kader internalnya. ”Gagalnya kaderisasi di internal parpol yang menjadikan proses Pilwali Surabaya miskin tokoh. Bahkan belakangan sampai muncul wacana untuk boikot pilwali,” katanya.

Seusai deklarasi, Koalisi Majapahit menawarkan tiga opsi pilihan politik. Pertama, mengusung calon sendiri. Kedua, mendukung pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana. Ketiga, tidak ikut berpartisipasi alias boikot pilwali. Sekretaris Koalisi Majapahit, Satuham menjelaskan, dari ketiga opsi tersebut ada kecenderungan Koalisi Majapahit akan memilih opsi mengusung sendiri.

Tujuannya agar proses demokrasi dan pilwali bisa berjalan. Sebab ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju, maka pilwali terancam gagal. ”Kami akan siapkan pasangan calon yang betul-betul mampu menandingi elektabilitas pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana. Memang semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit melakukan penjaringan calon sendiri, tapi untuk siapa yang akan diusung oleh koalisi, akan dibahas lagi,” kata Wakil Ketua I DPC PKB Kota Surabaya ini.

Terkait dengan dukungan DPP masing-masing parpol, Satuham menyatakan, sejauh ini hal itu belum menjadi pembahasan. Tapi, DPC memiliki kewenangan memutuskan pilihan politik mereka. Hingga saat ini belum ada satu pun parpol dalam koalisi yang berencana keluar dari koalisi. ”Saat deklarasi, hampir semua anggota Fraksi PKB di DPRD Surabaya tidak hadir. Mereka tidak hadir dengan alasan berbeda-beda. Ada yang berangkat umrah, ada yang sakit gigi, dan ada yang sudah saya hubungi namun tidak ada balasan. Tapi bagi kami itu tidak menjadi masalah. Toh koalisi jalan terus,” ujarnya.

Politikus dari Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD KotaSurabaya, RatihRetnowati, menilai berbeda. Menurut dia, deklarasi Koalisi Majapahit ini hanya sebatas silaturahmi politik. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, bulan yang baik untuk bersilaturahmi. Deklarasi itu tidak bertujuan mengambil langkah-langkah politik menghadapi pilwali. ”Politikkan bisa berubah. Kami menyerahkan semua langkah politik kami ke DPP. Jika nanti DPP memutuskan bahwa kami harus keluar dari koalisi, ya kami akan keluar,” katanya.

Diketahui, Koalisi Majapahit merupakan gabungan dari enam parpol yang terdiri atas PKB, PartaiGerindra, PartaiGolkar, PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Dinamakan Koalisi Majapahit karena deklarasi digelar di Hotel Majapahit. Sementara empat parpol lainnya yang belum tergabung dalam koalisi NasDem, Hanura, dan PPP.

Lukman hakim