Keinginan Ahok Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Rabu, 27 Mei 2015 - 07:38 WIB
Keinginan Ahok Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
A
A
A
JAKARTA - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melibatkan perusahaan swasta dalam pembangunan di Ibu Kota tak semudah membalikkan telapak tangan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio menilai, keinginan Ahok itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, program CSR swasta itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan pembangunan yang diinginkan.
Beda halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Kalau Waduk Pluit itu kan BUMD Jakpro dan Pembangunan Jaya. Ahok harus sadar jika tidak semua perusahaan swasta dapat mengerjakan keinginannya," jelas Agus Pambagio kepada Sindonews, Selasa 26 Mei kemarin.
Terpenting kata Agus, Pemprov DKI harus mematangkan bisnis planinng kerja samanya dan pembagiannya pun harus jelas. Jangan sampai, Pemprov DKI mengambil risiko yang malah merugikan.
"Apakah dibatasi waktu, atau dispensasi pembayaran pajak. Kalau iklan yang dipasang di GOR atau taman, apakah mereka juga diringankan untuk membayar pajak. Lalu berapa tahun mereka dapat mengelolanya. Pemprov akan kehilangan pendapatan dari sektor-sektor itu," tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio menilai, keinginan Ahok itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, program CSR swasta itu tidak bisa dipaksa untuk melakukan pembangunan yang diinginkan.
Beda halnya dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Kalau Waduk Pluit itu kan BUMD Jakpro dan Pembangunan Jaya. Ahok harus sadar jika tidak semua perusahaan swasta dapat mengerjakan keinginannya," jelas Agus Pambagio kepada Sindonews, Selasa 26 Mei kemarin.
Terpenting kata Agus, Pemprov DKI harus mematangkan bisnis planinng kerja samanya dan pembagiannya pun harus jelas. Jangan sampai, Pemprov DKI mengambil risiko yang malah merugikan.
"Apakah dibatasi waktu, atau dispensasi pembayaran pajak. Kalau iklan yang dipasang di GOR atau taman, apakah mereka juga diringankan untuk membayar pajak. Lalu berapa tahun mereka dapat mengelolanya. Pemprov akan kehilangan pendapatan dari sektor-sektor itu," tegasnya.
(whb)
