Pajak Parkir Kota Depok Bocor 29%
Senin, 25 Mei 2015 - 04:26 WIB
Pajak Parkir Kota Depok Bocor 29%
A
A
A
JAKARTA - Sebesar 29% pajak parkir Kota Depok bocor. Hasil itu diketahui setelah dilakukan uji petik oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok yang dilakukan di dua lokasi.
Kapala Bidang Pendapatan 1 DPPKA Kota Depok, Achmad Karyaman mengatakan, dari dua lokasi berbeda diketahui terdapat pembayaran pajak parkir yang meningkat.
Namun wajib pajak (WP) tidak membayar pajak sesuai pemasukan yang ada. Uji petik atau kepatuhan ini dilakukan untuk menunjukkan jujur atau tidak WP dalam membayar pajak.
"Ada dugaan ketidakpatuhan WP dalam melaporkan kewajibannya itu. Seharusnya mereka bisa membayar lebih besar, yang terlihat dari uji petik ini," katanya di Depok, Minggu 24 Mei 2015.
Mengetahui hal itu, pihaknya menyampaikan kepada pengelola agar ke depan lebih jujur dalam menyetorkan duit pembayaran pajak kepada pemerintah. Selama ini, kata dia, DPPKA sulit mendeteksi berapa pajak yang harus dibayarkan.
Karena WP parkiran melaporkan kewajibannya dengan self assasment. Artinya, WP menghitung dan membayar sendiri kewajiban pajaknya kepada pemerintah.
"Modal kami percaya saja. Ya, tapi yang namanya orang membayar pajak ada yang jujur dan tidak. Apalagi jumlah pengawas kami minim," ungkapnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan uji petik secara rutin di setiap pengelola parkir. Tujuannya, agar tidak terdapat kebocoran.
Terutama pusat perbelanjaan dengan kapasitas lahan parkir yang besar, seperti ITC Depok yang mempunyai daya tampung 500 mobil dan 1.500 motor.
Selain itu, pemerintah juga dirugikan dengan banyaknya parkir liar di Kota Depok. Padahal, menurut dia, bila parkir liar bisa ditertibkan dapat menyumbang pajak yang cukup besar. Terutama, lahan parkir yang ada di stasiun yang dimiliki warga.
"Mereka tidak terjangkau pemerintah. Pernah kami tanyakan mengenai pajak parkir, malah dibawain golok," ucapnya.
Kapala Bidang Pendapatan 1 DPPKA Kota Depok, Achmad Karyaman mengatakan, dari dua lokasi berbeda diketahui terdapat pembayaran pajak parkir yang meningkat.
Namun wajib pajak (WP) tidak membayar pajak sesuai pemasukan yang ada. Uji petik atau kepatuhan ini dilakukan untuk menunjukkan jujur atau tidak WP dalam membayar pajak.
"Ada dugaan ketidakpatuhan WP dalam melaporkan kewajibannya itu. Seharusnya mereka bisa membayar lebih besar, yang terlihat dari uji petik ini," katanya di Depok, Minggu 24 Mei 2015.
Mengetahui hal itu, pihaknya menyampaikan kepada pengelola agar ke depan lebih jujur dalam menyetorkan duit pembayaran pajak kepada pemerintah. Selama ini, kata dia, DPPKA sulit mendeteksi berapa pajak yang harus dibayarkan.
Karena WP parkiran melaporkan kewajibannya dengan self assasment. Artinya, WP menghitung dan membayar sendiri kewajiban pajaknya kepada pemerintah.
"Modal kami percaya saja. Ya, tapi yang namanya orang membayar pajak ada yang jujur dan tidak. Apalagi jumlah pengawas kami minim," ungkapnya.
Ke depan, pihaknya akan melakukan uji petik secara rutin di setiap pengelola parkir. Tujuannya, agar tidak terdapat kebocoran.
Terutama pusat perbelanjaan dengan kapasitas lahan parkir yang besar, seperti ITC Depok yang mempunyai daya tampung 500 mobil dan 1.500 motor.
Selain itu, pemerintah juga dirugikan dengan banyaknya parkir liar di Kota Depok. Padahal, menurut dia, bila parkir liar bisa ditertibkan dapat menyumbang pajak yang cukup besar. Terutama, lahan parkir yang ada di stasiun yang dimiliki warga.
"Mereka tidak terjangkau pemerintah. Pernah kami tanyakan mengenai pajak parkir, malah dibawain golok," ucapnya.
(mhd)
