5 Tahun Memimpin Surabaya, Keberhasilan Risma Hanya Taman
Jum'at, 22 Mei 2015 - 15:18 WIB
5 Tahun Memimpin Surabaya, Keberhasilan Risma Hanya Taman
A
A
A
SURABAYA - Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya yang menjadi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Wali Kota Surabaya mengkritisi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Salah satu anggota Pansus, M Mahmud menilai, pembangunan yang berlangsung selama lima tahun ini hanya terpusat di tengah kota. Sementara di kawasan pinggiran masih terabaikan. Ini tercermin dari alokasi APBD.
Dia mencontohkan, perbaikan trotoar menggunakan keramik hanya dilakukan di pusat kota. Padahal, area itu jarang dilewati pengguna jalan. Kondisi tersebut sangat ironis, pasalnya di kawasan utara yang rawan banjir tak tersentuh pembangunan.
“Tunjungan sampai Darmo di keramik. Sedangkan di utara, butuh pavingisasi dan penanganan banjir belum ada realisasi,” katanya, kepada wartawan, Jumat (22/5/2015).
Politikus dari Partai Demokrat ini menduga, ada perbedaan perlakuan antara pusat kota dengan daerah lainnya. Padahal, menurut mantan Ketua DPRD ini, warga pinggiran juga mempunyai hak menikmati hasil pembangunan.
Selain pembangunan infrastruktur, pada bidang pendidikan juga Pemkot Surabaya tidak banyak mendapatkan prestasi. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar, mencapai Rp900 Miliar atau 20% dari APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp7 triliun.
“Anggaran besar tapi tak menjamin juara, kalah sama Lamongan yang meraih nem terbaik. Padahal, anggarannya lebih rendah dibanding Surabaya,” keluhnya.
Senada dengan Mahmud, anggota Pansus LKPJ AMJ lainnya Vinsensius mengatakan, program pembangunan yang dijalankan Pemkot Surabaya tak mempunyai indikator yang jelas. Politikus Partai Nasdem ini mencontohkan sektor pariwisata.
"Prestasi itu masih kabur, karena tidak ada kepastian apakah wisatawan yang datang bertujuan berwisata atau sekedar transit. Tidak ada indikator yang jelas,” terangnya.
Terkait pembangunan, Pemkot Surabaya harusnya bisa mengukur keberhasilan pembangunan sesuai target dan lokasinya. “Jangan dirata-rata, harusnya by name by address. Karena setelah kami telusuri, ada kesenjangan,” tambah pengusaha mebel ini.
Vinsensius menganggap, keberhasilan yang diraih Wali Kota Surabaya hanya pertamanan saja. Lainnya, dia menilai kesuksesan wali kota perempuan itu hanya dari aspek pencitraan atau “personal branding” saja.
Sejak kepemimpinan Tri Rismaharini, tidak ada ikon pembangunan yang bisa dibanggakan. Beberapa kawasan kota berkembang karena investor. Meski begitu, rekomendasi LKPJ AMJ ini hanya bersifat kritik membangun.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 tentang LKPJ Kepala Daerah pada DPRD, tak ada keharusan agar rekomendasi dijalankan. “Namun, secara politis saran yang diberikan dewan bisa dilaksanakan wali kota terpilih,” paparnya.
Salah satu anggota Pansus, M Mahmud menilai, pembangunan yang berlangsung selama lima tahun ini hanya terpusat di tengah kota. Sementara di kawasan pinggiran masih terabaikan. Ini tercermin dari alokasi APBD.
Dia mencontohkan, perbaikan trotoar menggunakan keramik hanya dilakukan di pusat kota. Padahal, area itu jarang dilewati pengguna jalan. Kondisi tersebut sangat ironis, pasalnya di kawasan utara yang rawan banjir tak tersentuh pembangunan.
“Tunjungan sampai Darmo di keramik. Sedangkan di utara, butuh pavingisasi dan penanganan banjir belum ada realisasi,” katanya, kepada wartawan, Jumat (22/5/2015).
Politikus dari Partai Demokrat ini menduga, ada perbedaan perlakuan antara pusat kota dengan daerah lainnya. Padahal, menurut mantan Ketua DPRD ini, warga pinggiran juga mempunyai hak menikmati hasil pembangunan.
Selain pembangunan infrastruktur, pada bidang pendidikan juga Pemkot Surabaya tidak banyak mendapatkan prestasi. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar, mencapai Rp900 Miliar atau 20% dari APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp7 triliun.
“Anggaran besar tapi tak menjamin juara, kalah sama Lamongan yang meraih nem terbaik. Padahal, anggarannya lebih rendah dibanding Surabaya,” keluhnya.
Senada dengan Mahmud, anggota Pansus LKPJ AMJ lainnya Vinsensius mengatakan, program pembangunan yang dijalankan Pemkot Surabaya tak mempunyai indikator yang jelas. Politikus Partai Nasdem ini mencontohkan sektor pariwisata.
"Prestasi itu masih kabur, karena tidak ada kepastian apakah wisatawan yang datang bertujuan berwisata atau sekedar transit. Tidak ada indikator yang jelas,” terangnya.
Terkait pembangunan, Pemkot Surabaya harusnya bisa mengukur keberhasilan pembangunan sesuai target dan lokasinya. “Jangan dirata-rata, harusnya by name by address. Karena setelah kami telusuri, ada kesenjangan,” tambah pengusaha mebel ini.
Vinsensius menganggap, keberhasilan yang diraih Wali Kota Surabaya hanya pertamanan saja. Lainnya, dia menilai kesuksesan wali kota perempuan itu hanya dari aspek pencitraan atau “personal branding” saja.
Sejak kepemimpinan Tri Rismaharini, tidak ada ikon pembangunan yang bisa dibanggakan. Beberapa kawasan kota berkembang karena investor. Meski begitu, rekomendasi LKPJ AMJ ini hanya bersifat kritik membangun.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2007 tentang LKPJ Kepala Daerah pada DPRD, tak ada keharusan agar rekomendasi dijalankan. “Namun, secara politis saran yang diberikan dewan bisa dilaksanakan wali kota terpilih,” paparnya.
(san)
