KIP Jangan Digunakan untuk Beli Pulsa
Jum'at, 22 Mei 2015 - 09:50 WIB
KIP Jangan Digunakan untuk Beli Pulsa
A
A
A
MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut unjuk rasa mahasiswa saat membagikan ribuan kartu sakti untuk masyarakatdiMalangRaya (KotaMalang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) kemarin.
Mahasiswa menilai pembagian kartu sakti yang didanai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini hanya pencitraan Jokowi. Sejumlah kartu yang dibagikan antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas. Pembagian kartu diawali dari Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan dilanjutkan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Pembagian kartu yang dananya diambil dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini diakhiri di kawasan Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Jumlah warga Malang Raya penerima KIS mencapai 11.077 jiwa terdiri atas 7.818 warga Kota Malang, 2.579 warga Kabupaten Malang, dan 680 warga Kota Batu. “Bagi pemilik KIP, jangan digunakan untuk beli pulsa.
Kalau ketahuan untuk membeli pulsa, bisa saya cabut. Harus hati-hati penggunaannya. Manfaatkan untuk beli seragam, buku, maupun sepatu,” katanya. Salah satu penerima KKS, KIS, dan KIP, Lika Irmawati, 26, mengaku senang dengan pembagian kartu-kartu tersebut“ Sehari-hari hanya mengurus rumah tangga. Suami kerja sebagai kuli bangunan. Anak saya dua, satu sudah sekolah di SD dan satunya lagi baru usia satu tahun,” ungkapnya.
Disambut Unjuk Rasa
Kehadiran Jokowi di Malang Raya disambut aksi demonstrasi ratusan mahasiswa lintas kampus. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) melakukan aksi demonstrasi dengan berpindah di beberapa titik, di antaranya Universitas Brawijaya (UB) Malang, di Bundaran Tugu Kota Malang, dan pertigaan Pendem, Kota Batu.
Selain BEMSI, yang menggelar aksi demonstrasi berpindah-pindah adalah KAMMI. “Kami menuntut presiden agar mencabut kebijakannya menetapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar. Karena kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat,” kata Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB Malang, Reza Adi Pratama.
BEMSI menuntut pemerintah segera mengambil alih kekayaan alam Indonesia, seperti di blok Mahakam dan di Papua yang saat ini dikuasai Freeport. Mahasiswa juga meminta Jokowi mengevaluasi program kartu sakti yang dinilai menjadi lahan pencitraan Jokowi.
Yuswantoro/maman adi saputro/yosep naiobe/arief ardliyanto
Mahasiswa menilai pembagian kartu sakti yang didanai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini hanya pencitraan Jokowi. Sejumlah kartu yang dibagikan antara lain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas. Pembagian kartu diawali dari Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan dilanjutkan di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Pembagian kartu yang dananya diambil dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini diakhiri di kawasan Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Jumlah warga Malang Raya penerima KIS mencapai 11.077 jiwa terdiri atas 7.818 warga Kota Malang, 2.579 warga Kabupaten Malang, dan 680 warga Kota Batu. “Bagi pemilik KIP, jangan digunakan untuk beli pulsa.
Kalau ketahuan untuk membeli pulsa, bisa saya cabut. Harus hati-hati penggunaannya. Manfaatkan untuk beli seragam, buku, maupun sepatu,” katanya. Salah satu penerima KKS, KIS, dan KIP, Lika Irmawati, 26, mengaku senang dengan pembagian kartu-kartu tersebut“ Sehari-hari hanya mengurus rumah tangga. Suami kerja sebagai kuli bangunan. Anak saya dua, satu sudah sekolah di SD dan satunya lagi baru usia satu tahun,” ungkapnya.
Disambut Unjuk Rasa
Kehadiran Jokowi di Malang Raya disambut aksi demonstrasi ratusan mahasiswa lintas kampus. Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) melakukan aksi demonstrasi dengan berpindah di beberapa titik, di antaranya Universitas Brawijaya (UB) Malang, di Bundaran Tugu Kota Malang, dan pertigaan Pendem, Kota Batu.
Selain BEMSI, yang menggelar aksi demonstrasi berpindah-pindah adalah KAMMI. “Kami menuntut presiden agar mencabut kebijakannya menetapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar. Karena kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat,” kata Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB Malang, Reza Adi Pratama.
BEMSI menuntut pemerintah segera mengambil alih kekayaan alam Indonesia, seperti di blok Mahakam dan di Papua yang saat ini dikuasai Freeport. Mahasiswa juga meminta Jokowi mengevaluasi program kartu sakti yang dinilai menjadi lahan pencitraan Jokowi.
Yuswantoro/maman adi saputro/yosep naiobe/arief ardliyanto
(bbg)
