Risma Ngotot Bangun Sentra PKL di SMKN 5
Risma Ngotot Bangun Sentra PKL di SMKN 5
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap ngotot akan membangun sentra pedagang kaki lima (PKL) di lahan SMKN 5, Jalan Prof Moestopo, meski pihak sekolah dan kalangan DPRD menolaknya. Orang nomor satu di Surabaya itu menjamin keberadaan sentra PKL itu tidak akan mengganggu proses belajar-mengajar.
Perempuan yang akrab disapa Risma ini mengungkapkan, awalnya rencana pembangunan sentra PKL itu sempat ditolak warga setempat. Namun, dia menjelaskan, pedagang harus diberi ruang yang bisa membuat mereka nyaman dan aman berjualan. Mungkin saat ini mereka aman, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terusir.
“Sentra PKL itu terpisah dan tidak ada hubungannya dengan sekolah. Saya hanya mengambil sedikit ruang dari lahan yang ada di sana (SMKN 5). Apalagi ada salah satu pedagang di sana (di Jalan Prof Moestopo) yangituanakveteran. Masak saya tidak bisa menyediakan tempat berjualan,” katanya kemarin. Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu meminta setiap orang memiliki kepedulian kepada orang lain, terutama yang tidak mampu.
Menurut Risma, tidak ada gunanya seseorang menempuh pendidikan tinggi ketika akhirnya tidak peduli kepada orang lemah. “Kita harus peduli kepada orang lain. Kalau tidak ada kepedulian, negara kita akan hancur. Negara kuat itu ketika antarasikaya dansimiskinsaling membantu, antara si mata sipit dan si mata lebar saling membaur. Saya ingin semua peduli pada lingkungan. Kalau kita tidak peduli, kapan yang miskin itu bisa berdaya,” urainya.
Sebelumnya, rencana Pemkot membangun sentra PKL ini mendapat penolakan dari pihak SMKN 5 maupun DPRD Kota Surabaya. Kepala SMKN 5 Surabaya Tatik Kustini mengaku sudah diajak rapat dua kali dengan dinas terkait yang menyampaikan seluas 200 meter persegi (m2) lahan SMKN 5 tersebut akan dijadikan sentra PKL.
Namun, saat rapat kedua, Dinas PU Cipta Karyadan Tata Ruang (PUCKTR) menyebutkan, lahan SMK 5 akan diambil seluas 500 m2. Alasannya untuk perluasan lahan parkir. “Ini yang membuat saya kecewa, kok malah melebar dari 200 menjadi 500 m2. Saya minta rencana ini ditinjau lagi,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana menilai pembangunan sentra PKL itu cenderung dipaksakan. Sebab, pembangunan ini sudah mendapat penolakan berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, tetapi masih tetap dilaksanakan. Dia mengimbau Pemkot meninjau ulang pembangunan tersebut agar tidak merugikan pihak mana pun.
Lukman hakim
Perempuan yang akrab disapa Risma ini mengungkapkan, awalnya rencana pembangunan sentra PKL itu sempat ditolak warga setempat. Namun, dia menjelaskan, pedagang harus diberi ruang yang bisa membuat mereka nyaman dan aman berjualan. Mungkin saat ini mereka aman, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terusir.
“Sentra PKL itu terpisah dan tidak ada hubungannya dengan sekolah. Saya hanya mengambil sedikit ruang dari lahan yang ada di sana (SMKN 5). Apalagi ada salah satu pedagang di sana (di Jalan Prof Moestopo) yangituanakveteran. Masak saya tidak bisa menyediakan tempat berjualan,” katanya kemarin. Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu meminta setiap orang memiliki kepedulian kepada orang lain, terutama yang tidak mampu.
Menurut Risma, tidak ada gunanya seseorang menempuh pendidikan tinggi ketika akhirnya tidak peduli kepada orang lemah. “Kita harus peduli kepada orang lain. Kalau tidak ada kepedulian, negara kita akan hancur. Negara kuat itu ketika antarasikaya dansimiskinsaling membantu, antara si mata sipit dan si mata lebar saling membaur. Saya ingin semua peduli pada lingkungan. Kalau kita tidak peduli, kapan yang miskin itu bisa berdaya,” urainya.
Sebelumnya, rencana Pemkot membangun sentra PKL ini mendapat penolakan dari pihak SMKN 5 maupun DPRD Kota Surabaya. Kepala SMKN 5 Surabaya Tatik Kustini mengaku sudah diajak rapat dua kali dengan dinas terkait yang menyampaikan seluas 200 meter persegi (m2) lahan SMKN 5 tersebut akan dijadikan sentra PKL.
Namun, saat rapat kedua, Dinas PU Cipta Karyadan Tata Ruang (PUCKTR) menyebutkan, lahan SMK 5 akan diambil seluas 500 m2. Alasannya untuk perluasan lahan parkir. “Ini yang membuat saya kecewa, kok malah melebar dari 200 menjadi 500 m2. Saya minta rencana ini ditinjau lagi,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana menilai pembangunan sentra PKL itu cenderung dipaksakan. Sebab, pembangunan ini sudah mendapat penolakan berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, tetapi masih tetap dilaksanakan. Dia mengimbau Pemkot meninjau ulang pembangunan tersebut agar tidak merugikan pihak mana pun.
Lukman hakim
(bbg)
Explore More