Hasil Hak Angket Harus Dilanjutkan ke HMP

JAKARTA - Pelanggaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdasarkan temuan Hak Angket memang harus diparipurnakan, dan ditindaklanjuti dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Pelanggaran itu adalah terkait penyerahan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 palsu, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, HMP bukan berarti pemakzulan, melainkan bisa berupa teguran ataupun permintaan maaf saja. Untuk itu, dia berharap, agar paripurna yang digelar pekan depan itu dapat dilanjutkan dengan HMP.

"HMP itu belum tentu pemakzulan, melanjutkan hak angket saja. Nanti masing-masing fraksi memberikan pandanganyta apakah pemakzulan atau peneguran," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 20 Mei 2015.

Berdasarkan kesepakatan DPP Partai Gerindra, kata Taufik, seyogianya pelanggaran yang dilakukan Ahok harus dimajukan hingga sampai pemakzulan di Mahkamah Agung (MA). Sebab, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran undang-undang yang jelas diatur oleh hukum.

"PKS, Golkar, Demokrat, PPP kan masih ada. Ya kami lihat saja nanti, apabila 2/3 dari 106 anggota menyatakan pemakzulan, ya sudah makzulkan," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Ahok menanggapi santai adanya paripurna lanjutan Hak Angket tersebut. Terpenting, selama mejabat menjadi Gubernur, dirinya harus melakukan perubahan yang dimulai dari pembersihan mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkunganya.

"Kan belum ada HMP, saya mau ada perubahan semasa saya mejabat sebagai Gubernur. Tidak ada lagi PNS yang bermain-main dengan anggaran, apalagi tidak mau bekerja," tandasnya.