Pemprov Masih Kaji Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Sulsel

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel masih mengkaji penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengatakan, penerapan PSBB ini perlu dikaji lebih baik dan tidak serta merta langsung diberlakukan karena tiap wilayah di Sulsel butuh penanganan yang berbeda.

Meski aturan ini sudah lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta, dia menegaskan, kondisi ibu kota negara tersebut dengan Sulsel sangat berbeda.

"Saya mau sampaikan, kita harus lebih hati-hati memberlakukan (PSBB) di Sulawesi Selatan, karena tidak semua wilayah itu sama. Dari 24 kabupaten/kota episentrum penyebaran kan hanya mulai di Makassar. Kemudian daerah penyanggah kita, Gowa, Maros. Kita harus fokus disini," jelas Nurdin.

Dari tiga daerah yang disebutkan itu, pemerintah daerah kata dia sudah menerapkan karantina wilayah terbatas. Dengan pendekatan ke tingkat wilayah lebih kecil, dari kecamatan, kelurahan, hingga lingkup RT/RW.

Meski begitu, Nurdin tak menampik meski karantina wilayah terbatas ini dilakukan, bukan tidak mungkin masyarakat akan terkendal akses stok bahan pangan. "Tentu ini ada resikonya, tidak akan mungkin orang dirumahkan tanpa diberi bekal. Ini sementara dihitung," sambungnya.

Selain itu Nurdin telah meminta agar menjaga ketat pintu perbatasan di tiap wilayah. Tiap pemudik atau perantau, diharap tidak masuk ke Sulsel sampai kondisi membaik. Bagi mereka yang masuk, akan dikarantina selama 14 hari.

Imbauan yang sama juga ditegaskan ke tiap aparatur sipil negara (ASN). Bagi ASN yang kedapatan tidak mengindahkan aturan ini, Nurdin mewanti-wanti akan memberikan sanski tegas.

"Keputusan Menpan itu dilarang ASN untuk mudik. Ini tegas kita. Tidak akan diberi ditolerir bagi ASN yang mudik. Kedua kita tentu jaga pintu masuk. Jangan-jangan ada penularan baru selain yang ada sekarang. Kita lihat Makassar, salah satu pusat penularan dari klaster umrah dan bawaan dari keluarga," imbuhnya.

Dengan langkah seperti itu, dia menegaskan Sulsel belum kepikiran untuk PSBB. Selain daripada Sulsel sebagai salah satu penyanggah pangan nasional. Misalnya menyuplai neras ke 27 provinsi di Indonesia. Makanya, beresiko jika ini diterapkan.

"Kita jangan lupa Sulsel ini adalah salah satu penyanggah pangan nasional. Bagaimana nanti kalau senua petani dirumahkan, sementara sekarang ini musim tanam. Jangan-jangan justru bukan korona yang membunuh kita, tapi kita mati kelaparan. Ini mungkin kita perlu pikirkan bersama," kata dia.

Mantan bupati Bantaeng ini menambahkan, identifikasi penyebaran virus dan pemetaan wilayah masih terus dilakukan. Makanya penanganan di tiap daerah tentu akan berbeda, tergantung dari adanya jumlah kasus di suatu daerah.

"Kita Sulsel ini samgat berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta sebagai kota jasa. Kalau Sulsel ini sebagai penyanggah pangan nasional. Sehingga betul kita harus serius jangan sampai penularan virus korona merajalela ke kabupaten/kota yang lain. Karena ini masalah akan muncul bukan hanya covid, tapi masalah pangan. Jangan anggap enteng," ucap Nurdin.

Sementara ketersediaan stok oangan di Sulsel disebut relatif masih aman, kecuali gula yang diakui stoknya masih langka. Sementara beras, masih bertahan stoknya sampai tiga bulan kedepan.

"Gula juga ini mudah-mudahan sudah tiba 1.000 ton, sehingga kebutuhan kita menghadapi Ramadan bisa kita penuhi. Beras kita tiga bulan kedepan masih sangat cukup," ujarnya.

Selain tetap memperhatikan kestabilan perekonomian di Sulsel, layanan kesehatan tetap jadi prioritas. Kata Nurdin, anggaran penanganan Covid-19 juga dipusatkan ke Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulsel.

"Semuanya sentral kepada BPBD. Jadi semua anggran kita alokasikan ke BPBD. Saya cek tadi belum sampai Rp10 miliar digunakan. Itu termasuk kemarin digunakan utuk menangani pembubaran itjima," ucap Nurdin. Stok APD dan masker bagi tenaga medis juga terus didistribusikan secara bertahap.

"APD ini kita sudah, baik dari pemerintah pusat maupun dati berbagai donatur, ini sudah didistribusikan. Insya Allah, beberapa hari kedepan kita ada 1 kontainer APD akan datang, ada 200.000 masker, dan 2.500 APD, kacamata lengkap, semua akan tiba dan didistribusi," tutur dia.

Kelengkapan medis itupun akan disebar ke tiap rumah sakit (RS). Dengan mempertinbangkan jumlah pasien terinfeksi Covid-19. Nurdin melalui Gugus Tugas Covid-19 Sulsel juga mengubah mekanisme penanganan pasien di tiap RS.

Disebutkan, ada tiga RS yang ditetapkan menjadi RS utama yang melayani pasien terdampak Covid-19. Salah satunya RSK Dadi menjadi pusat layanan utama, kemudian RSUD Sayang Rakyat dan RSUP dr Wahidin Sudirohusodo.

Secara umum, RSUP Wahidin hanya dibebankan untuk menangani pasien positif. Sementara di dua lainnya, hanya pada kategori ODP dan PDP. Khusus di RSK Dadi akan menjadi screening pertama atau call center dalam menerima pasien termasuk ODP, atau menunjukkan gejala.

Di RS Dadi akan dilakukan pengecekan awal terhadap kondisi pasien. Rujukan pasien Covid-19 ke RS selanjutnya tergantung kategori tingkat kronis yang diderita pasien. Jika kondisi pasien dinyatakan positif Covid-19 tanpa penyakit komplikasi lainnya atau tingkat sedang, kemudian akan dirujuk ke RSUD Sayang Rakyat.

"Ketika dideteksi positif dan ada penyakit bawaan, dirujuk ke Wahidin. Jadi Wahidin tidak bisa lagi menerima pasien tanpa (rujukan) dari call center (RSK Dadi), begitu juga Rumah Sakit Sayang. Ini dalam rangka menghindari penolakan (pasien)," tambahnya.

Sementara itu, data pantauan Covid-19 Sulsel per tanggal 7 April pukul 11.14 WITA, kemarin, dilaporkan untuk kasus orang dalam pantauan (ODP) sebanyak 2.382. Lalu pasien dalam pengawasan (PDP) 296 orang, dengan rincian 257 masih dirawat, 27 sehat, dan 12 meninggal.

Sedangkan, kasus positif Covid-19 sebanyak 112 orang. Dimana 82 diantaranya masih dirawat, 21 sembuh, 9 meninggal. Kasus positif ini mulai tersebar di tiap daerah, dengan episentrum penyebarannya di Kota Makassar.