DPRD Salatiga Luncurkan Pusat Data Warga Terdampak Covid-19

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga meluncurkan pusat data warga yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19) baik secara sosial maupun ekonomi. Ini untuk validasi warga terdampak agar penyaluran bantuan sosial bisa cepat dan tepat.

Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, pusat data terpadu untuk mencermati data warga rentan miskin akibat terdampak virus corona serta mengantisipasi terjadinya tumpang tindih penyaluran bantuan. "Kami memfasilitasi ruang pusat data untuk validasi warga rentan miskin yang akan diberi bantuan. Tujuannya agar bantuan bisa segera disalurkan dengan tepat," katanya, Rabu (8/4/2020).

Dance menyatakan, pusat data terpadu menjadi penting karena menyangkut jumlah anggaran yang akan disiapkan Pemkot Salatiga untuk pengadaan barang kebutuhan pokok untuk bantuan kepada masyarakat. Data warga terdampak Corona tersebut nantinya akan dihimpun dari data per RT/RW selanjutnya di tampung keluharan kemudian diverifikasi dinas terkait.

"Sejauh ini banyak pihak mengajukan data warga yang dinilai terdampak corona tetapi validasinya kurang terjamin. Bahkan, ada yang mengusulkan menerima bantuan hanya menyertakan nama saja. Maka dari itu, kami membuat pusat data," ujarnya.

Dia menjelaskan, bantuan sosial tersebut dikhususkan bagi warga Salatiga. Karena itu, validasi data melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial. Semua anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD siap menjadi relawan dalam proses penyaluran bantuan sosial ini.

"Kami targetkan dalam pekan ini data mulai masuk, kemudian Senin 13 April akan dirapatkan bersama Gugus Tugas untuk tahap awal validasi. Harapannya, 15 April 2020 data sudah jelas, kemudian diambil kebijakan dengan diterbitkannya Perwali (peraturan wali kota)," ujarnya.

Anggota DPRD Kota Salatiga M Kemat mengatakan, anggaran yang disiapkan untuk bantuan sosial akibat virus corona pada tahap awal ini senilai Rp6 miliar. "Soal nilai bantuan yang akan diberikan ke warga masih kita bahas bersama," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Salatiga Latif Nahari mengungkapkan data warga terdampak sejauh ini hanya mengacu masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos sejumlah 5.533 orang. Faktanya, data tersebut berbeda dengan kategori yang dibuat Kemendagri atas mewabahnya Covid-19.

"Karena itu, kita memerlukan data yang akurat sebab banyak warga yang bekerja di Salatiga yang data kependudukannya daerah lain. Akurasi data juga diperlukan dalam penghitungan kebutuhan anggaran. Ini untuk pemetaan kemampuan anggaran," katanya.