Gelombang Mudik Terjadi, DPRD Jabar Desak Tes Corona di Desa dan Kelurahan
Senin, 06 April 2020 - 15:44 WIB
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
Wabah virus corona di wilayah Jawa Barat kian meluas. Diperlukan upaya preventif lebih ketat lagi untuk setidaknya untuk memperlambat penyebarannya. Karena itu, DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jawa Barat untuk menggelar rapid test dengan ruang lingkup lebih kecil.
"Ini kan masyarakat yang berada di zona merah pada balik ke kampung-kampung nih. Sementara Pak Gubernur melakukan klaster-klaster di Bekasi, Bogor, dan Bandung. Bukan berarti itu tidak bagus, bagus malah. Namun situasi dan keadaan mulai berubah sekarang," tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh, Senin (6/4/2020). (Baca : Berisiko Tinggi Terpapar Corona, 100 Wartawan Depok Ikuti Rapid Test)
![Gelombang Mudik Terjadi, DPRD Jabar Desak Tes Corona di Desa dan Kelurahan]()
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh. Foto/Dok.PKB Jabar
Menurut dia, rapid test berbasis desa/kelurahan akan lebih efektif untuk menekan potensi penyebaran virus corona karena dilaksanakan di tingkat ruang lingkup sosial yang lebih terbatas. Apalagi, arus pergeseran orang dari daerah-daerah zona merah Covid-19 seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung ke kampung halamannya masing-masing mulai marak.
Deteksi dini untuk menangkal penyebaran Covid-19 yang lebih massif sangat pas dilakukan di tingkat desa dan kelurahan melalui rapid test. Dari hasil rapid test di tingkat desa/kelurahan, bakal diketahui jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP), berikut orang yang positif terpapar Covid-19. Dengan begitu, penanganannya pun dapat lebih cepat.
"Karena di situ mulainya. Setelah ketahuan berapa ODP, PDP, berapa orang positifnya, kan jelas klasternya. Apakah akan dibikin isolasi massal (atau tidak) kan jelas. Kalau hari ini, yang terjadi besar-besaran seperti di Bogor, Bekasi dan Bandung, sebagian tidak merata," tandasnya," paparnya. (Baca : Petakan Sebaran Covid-19, Jabar Butuh 300.000 Alat Rapid Test)
Politikus PKB itu juga mengusulkan biaya pelaksanaan rapid tes di tingkat desa atau kelurahan dapat menggunakan dana desa. Sebab pemerintah pusat telah memperbolehkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19.
Karena itu, pemerintah tak perlu segan-segan menggelontorkan anggaran. "Tinggal (pembentukan) gugus tugasnya saja, memperbanyak personel, dan melakukan edukasi penyuluh kesehatan desa terkait cara rapid test," jelasnya.
"Ini kan masyarakat yang berada di zona merah pada balik ke kampung-kampung nih. Sementara Pak Gubernur melakukan klaster-klaster di Bekasi, Bogor, dan Bandung. Bukan berarti itu tidak bagus, bagus malah. Namun situasi dan keadaan mulai berubah sekarang," tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh, Senin (6/4/2020). (Baca : Berisiko Tinggi Terpapar Corona, 100 Wartawan Depok Ikuti Rapid Test)
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh. Foto/Dok.PKB Jabar
Menurut dia, rapid test berbasis desa/kelurahan akan lebih efektif untuk menekan potensi penyebaran virus corona karena dilaksanakan di tingkat ruang lingkup sosial yang lebih terbatas. Apalagi, arus pergeseran orang dari daerah-daerah zona merah Covid-19 seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung ke kampung halamannya masing-masing mulai marak.
Deteksi dini untuk menangkal penyebaran Covid-19 yang lebih massif sangat pas dilakukan di tingkat desa dan kelurahan melalui rapid test. Dari hasil rapid test di tingkat desa/kelurahan, bakal diketahui jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam perawatan (PDP), berikut orang yang positif terpapar Covid-19. Dengan begitu, penanganannya pun dapat lebih cepat.
"Karena di situ mulainya. Setelah ketahuan berapa ODP, PDP, berapa orang positifnya, kan jelas klasternya. Apakah akan dibikin isolasi massal (atau tidak) kan jelas. Kalau hari ini, yang terjadi besar-besaran seperti di Bogor, Bekasi dan Bandung, sebagian tidak merata," tandasnya," paparnya. (Baca : Petakan Sebaran Covid-19, Jabar Butuh 300.000 Alat Rapid Test)
Politikus PKB itu juga mengusulkan biaya pelaksanaan rapid tes di tingkat desa atau kelurahan dapat menggunakan dana desa. Sebab pemerintah pusat telah memperbolehkan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19.
Karena itu, pemerintah tak perlu segan-segan menggelontorkan anggaran. "Tinggal (pembentukan) gugus tugasnya saja, memperbanyak personel, dan melakukan edukasi penyuluh kesehatan desa terkait cara rapid test," jelasnya.
(muh)
