Dedi Mulyadi: Tidak Perlu Mendesak Pak Prabowo Mundur dari Pilpres

BANDUNG - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, Prabowo Subianto tak perlu mundur dari kontestasi Pilpres 2019. Penegasan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi menyusul munculnya desakan agar Prabowo mundur dari Pilpres 2019 akibat kabar bohong (hoaks) yang disebarluaskan Ratna Sarumpaet.

Menurut Dedi, kontestasi Pilpres 2019 harus berlangsung sportif tanpa diwarnai desakan mundur terhadap salah satu capres.

"Saya mengajak semua pihak, tidak perlu mendesak Pak Prabowo mundur dari kontestasi Pilpres 2019. Kita harus mampu membedakan antara masalah Ibu Ratna Sarumpaet dengan Pak Prabowo. Itu jelas berbeda," tegas Dedi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/10/2018). (Baca Juga: Gara-gara Ratna Sarumpaet, Prabowo Diminta Mundur
Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu menjelaskan, kasus yang mendera aktivis Ratna Sarumpaet ini awalnya merupakan masalah pribadi. Namun, kata Dedi, perhatian publik tersedot karena masalah tersebut berkembang menjadi hoaks.

Diketahui, ibunda artis Atiqah Hasiholan itu mengaku dianiaya orang tak dikenal. Kemudian, dia mengklarifikasi bahwa pengakuannya tersebut merupakan hoaks. Dia pun meminta maaf.

"Permohonan maaf Ibu Ratna itu sesuatu yang harus diapresiasi, tetapi perilaku politik yang tidak mengedepankan pikiran dan hati juga harus diakhiri. Ada penyadaran sebenarnya, peristiwa ini memberikan petunjuk kepada publik tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia," papar Dedi.

Dedi juga mengatakan, kualitas kepemimpinan harus diukur berdasarkan integritas dan kemampuan memimpin. Hal tersebut tercermin dari nilai moral yang dipertontonkan ke hadapan publik.

"Jadi enggak bisa begini loh, asal satu golongan kemudian menjadi rujukan kebenaran, lalu kemudian dikonsumsi secara masif melalui layar kaca dan sosial media. Akhirnya kan kebenaran itu membuktikan dirinya sendiri," jelasnya.

Pascadrama penganiayaan Ratna Sarumpaet itu berakhir, lanjut Dedi, perhatian kini harus beralih kepada pengungkapan kasus hukumnya dan jika terbukti harus mendapatkan sanksi.

"Kita sama-sama melihat, bukan hanya kasus hoaks. Ada kasus lain seperti kesamaan nomor rekening untuk pembayaran bedah plastik dengan rekening untuk bantuan bencana. Seluruhnya harus diurai dan fokus, biarkan hukum membuktikan semuanya," katanya.

Selain kasus hoaks Ratna Sarumpaet, menurut Dedi, publik pun menunggu penyelesaian kasus lain. Namun, dia tidak merinci kasus apa saja yang ditunggu publik untuk diungkap. Terpenting, kata Dedi, pihak kepolisian fokus terhadap masalah tersebut.

"Ada juga harapan publik agar polisi cepat mengungkap kasus lain. Hemat saya, supremasi hukum harus tetap terjaga di tengah hiruk pikuk menjelang Pilpres 2019 ini," tandas Dedi.