Jalankan Arahan Presiden Jokowi, Gubernur Khofifah Siapkan Strategi Pengendalian Inflasi

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa secara tegas menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Rakornas tersebut membahas berbagai macam persoalan. Mulai dari masalah inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.



Khofifah menyatakan, dia siap fokus melakukan langkah penanganan berbagai masalah yang menjadi arahan Presiden Jokowi. “Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” katanya.



Dia mengatakan, terkait inflasi, pihaknya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi. Dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Januari 2023, Pergerakan inflasi bulanan di Jatim pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen. Sedangkan inflasi y o y dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52 persen.

“Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” kata Khofifah.



Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah yakni penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi. Kedua, ketersediaan pasokan dilakukan diantaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, pengamanan produksi.

Ketiga, kelancaran distribusi. Program ini diantaranya dilakukan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan. "Strategi keempat, memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder dan pertemuan Kepala OPD (organisasi perangkat daerah)," pungkasnya.