Wujud Tranparansi, Wali Kota Makassar Umumkan 5 SKPD Terbaik dan Terburuk
Kamis, 29 Desember 2022 - 12:13 WIB
loading...
Wujud tranparansi, Wali Kota Makassar umumkan 5 SKPD terbaik dan terburuk. Foto Nur Bone
A
A
A
MAKASSAR - Dalam momen refleksi akhir tahun, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengumumkan lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terbaik dan terburuk. Ini sebagai wujud transparansi kepada masyarakat atas kinerja pemerintah.
Ramdhan Pomanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengumuman tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik atas kinerja perangkat daerahnya. Ada pun SKPD terbaik adalahBadan Pendapatan Daerah (BPD) karena berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam transisi pandemi Covid-19. Baca juga: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Bertemu Delegasi Singapura Bahas Peluang Investasi
"Disusul Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan terakhir dua SKPD memiliki nilai yang sama yaitu Bappeda dan Damkar Kota Makassar," kata Pomonto, Kamis (28/12/2022).
Sementara lima SKPD terburuk adalah pertama, bagian ULP, disusul Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara serta Dinas Perpustakaan.
Kepala Balitbangda Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan, pengumuman ini menjadi evaluasi dan tantangan bagi perangkat daerah yang memiliki pencapaian terendah untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023 mendatang.
Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 ini juga dirangkaikan penyerahan hadiah lomba Inovation Mayort Award (IMA) tingkat Kota Makassar yang diikuti sekolah dan organinasis perangkat daerah.
Proses pemberian hadiah diserahkan langsung Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusid dan Sekertaris Daerah Kota Makassar, Muhammad Ansar. Baca juga: Wali Kota Makassar Bentuk Polisi Sampah, Sekretaris KBPP Polri Usulkan Ini
Pada momen refleksi akhir tahun 2022 ini juga dimanfaatkan lembaga survei Celebes Research Center (CRC) merilis survei persepsi masyarakat terhadap layanan publik pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
CRC menyampaikan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Makassar Mmoh Ramdhan Pomanto mencapai 79,5 persen. Hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dirilis CRC tidak lain sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah selama ini.
Ramdhan Pomanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengumuman tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik atas kinerja perangkat daerahnya. Ada pun SKPD terbaik adalahBadan Pendapatan Daerah (BPD) karena berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam transisi pandemi Covid-19. Baca juga: Wali Kota Makassar Danny Pomanto Bertemu Delegasi Singapura Bahas Peluang Investasi
"Disusul Dinas Pariwisata, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan terakhir dua SKPD memiliki nilai yang sama yaitu Bappeda dan Damkar Kota Makassar," kata Pomonto, Kamis (28/12/2022).
Sementara lima SKPD terburuk adalah pertama, bagian ULP, disusul Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencara serta Dinas Perpustakaan.
Kepala Balitbangda Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan, pengumuman ini menjadi evaluasi dan tantangan bagi perangkat daerah yang memiliki pencapaian terendah untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun 2023 mendatang.
Kegiatan refleksi akhir tahun 2022 ini juga dirangkaikan penyerahan hadiah lomba Inovation Mayort Award (IMA) tingkat Kota Makassar yang diikuti sekolah dan organinasis perangkat daerah.
Proses pemberian hadiah diserahkan langsung Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusid dan Sekertaris Daerah Kota Makassar, Muhammad Ansar. Baca juga: Wali Kota Makassar Bentuk Polisi Sampah, Sekretaris KBPP Polri Usulkan Ini
Pada momen refleksi akhir tahun 2022 ini juga dimanfaatkan lembaga survei Celebes Research Center (CRC) merilis survei persepsi masyarakat terhadap layanan publik pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
CRC menyampaikan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Makassar Mmoh Ramdhan Pomanto mencapai 79,5 persen. Hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dirilis CRC tidak lain sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah selama ini.
(don)
Lihat Juga :
