Aturan Label Pangan Olahan Harus Segera Disahkan Pemerintah

Rabu, 14 Desember 2022 - 19:17 WIB
loading...
Aturan Label Pangan...
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait kembali mendesak pemerintah agar segera mengesahkan PerkaBPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. (Ist)
A A A
JAKARTA - Ketua Komnas Perlindungan Anak , Arist Merdeka Sirait kembali mendesak pemerintah agar segera mengesahkan PerkaBPOM No 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Arist ingin galon guna ulang berbahan polycarbonat dengan kode daur ulang 7 yang mengandung BIsphenol A (BPA) segera diberi label.

Menurut Arist Merdeka, persoalan yang menyangkut kesehatan tidak boleh ditunda-tunda.

"Kita tidak ingin kasus BPA menjadi bom waktu di kemudian hari. Seperti kasus Etilen Glikol tiba-tiba menelan banyak korban anak meninggal gara-gara gangguan ginjal akut, " tutur Arist Merdeka Sirait dalam paparannya pada 'Peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Anak Internasional untuk Kesehatan yang Lebih Baik' yang dirayakan secara bersamaan pada Sabtu (10/12) lalu di Aula Komnas Perlindungan Anak.

Lebih jauh, Arist mengatakan di hadapan wartawan dan sekitar 30 ibu-ibu dari berbagai elemen bahwa Bisphenol A dapat menimbulkan berbagai macam penyakit apalagi bagi bayi, balita dan janin.

"Kita tahu Bisphenol A sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi bagi bayi, balita dan janin yang belum memiliki sistem imun yang sempurna, " tambah Arist.

Arist juga menegaskan pemberian label itu tidak akan berpengaruh kepada pengusaha air minum kecil.

"Sebab hanya industri besar AMDK Galon guna ulang saja yang akan diberi label. Untuk depot - depot air minum tidak diberlakukan. Ini ketentuan dari BPOM, " tandas Arist Merdeka.

Arist juga mengungkapkan dukungan yang besar kepada BPOM juga ucapan Terima kasih kepada BPOM yang telah mengatasi kasus Etilen Glikol. Di depan wartawan Arist menyampaikan telah menghubungi BPOM dan menanyakan seputar pengesahan PerkaBPOM No 31 tahun 2018.

Menurut Arist Merdeka, BPOM mengucapkan Terima kasih tetap didukung Komnas PA dalam memperjuangkan PerkaBPOM No 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan.

Arist menyampaikan jangan sampai kasus bisphenol A seperti pada Etilen Glikol.

Arist mengingatkan akumulasi senyawa BPA yang terdapat pada tubuh dari galon guna ulang berbahan polycarbonat dapat menimbulkan dampak kesehatan seperti kanker, prostat, autisme, radang otak dan gangguan perilaku pada janin, balita dan bayi.

Pendapat Arist diperkuat oleh Persatuan Dokter Umum Indonesia. Dalam acara peringatan tersebut Ketua PDUI (Persatuan Dokter Umum Indonesia) mengutus Dr Catherine Tjahjadi, jebolan Australian College of Nutritional and Environmental Medicine (ACNEM) Australia untuk berbicara di forum tersebut.

Menurutnya, Bisphenol A dapat memicu berbagai macam penyakit yang berbahaya.

"Kita sudah sampaikan berkali-kali dalam forum seminar - seminar tentang bahaya BPA. Hasil penelitian BPA dapat memicu kanker, kelahiran janin prematur, prostat, bahkan autisme. Kita tentu tidak ingin BPA dapat berakibat seperti Etilen Glikol pada obat berbentuk Sirup, " kata dr Catherine Tjahjadi.

Masih menurutnya, jika mengonsumsi makanan atau minuman dari kemasan yang mengandung BPA jika hanya sekali saja, mungkin tidak berpengaruh.

"Akan tetapi jika terus menerus mengonsumsi dari wadah yang mengandung BPA akan berbahaya. Itu sebabnya sebaiknya hindari wadah yang mengandung BPA. Saatnya Free BPA, " Tandas dr Catherine Tjahjadi.

Sementara menurut Cornelia Agatha, Ketua Komnas PA DKI Jakarta sangat mendukung langkah Arist Merdeka agar pemerintah segera mengesahkan PerkaBPOM No 31 Tahun 2018.

"Persoalan kesehatan anak yang paling cepat dirasakan dan paling banyak korbannya selalu di Jakarta. Kita tidak ingin segala sesuatu yang bisa dicegah sebaiknya dicegah, " tandas Cornelia Agatha.

Sementara Arzeti Bilbina S.E. M.A.P anggota Komisi IX Fraksi PKB menegaskan bahwa selalu mitra kerja BPOM mendukung sepenuhnya langkah BPOM yang telah sigap mengatasi persoalan peredaran obat dan makanan.

"Pada saat kasus Etilen Glikol mencuat, BPOM dengan sigap dan tepat mengatasi masalah tersebu. Kita tentu ingin kasus BPA tidak harus menunggu seperti Etilen Glikol. Kita harus mendukung BPOM sebagai regulator. Keputusan untuk mengubah PerkaBPOM No 31 tahun 2018 pasti pertimbangan utama kesehatan, " tandas Arzeti Bilbina.

Direktur PAUD Institute, Lia Latifa yang selalu berkecimpung dengan anak - anak, mengatakan anak - anak sangat rentan terpapar BPA, kepungan BPA dari segala penjuru, peran orangtua sangat dibutuhkan.
(nag)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Kemasan Guna...
Pengamat: Kemasan Guna Ulang Bisa Jadi Alternatif Solusi Kenaikan Harga Plastik
Pelaku Usaha Depot Air...
Pelaku Usaha Depot Air Minum di Bali Antusias Ikuti Pelatihan Manajemen Higiene dan Sanitasi
Penelitian Ilmiah di...
Penelitian Ilmiah di Makassar Buktikan AMDK Galon Aman
IDAI Semarang: AMDK...
IDAI Semarang: AMDK Galon Polikarbonat Tak Sebabkan Prostat Janin dan Diabetes
Pelaku Usaha AMDK Galon...
Pelaku Usaha AMDK Galon di Daerah Keluhkan Rencana Pelabelan BPA
Revisi Perka BPOM: Melindungi...
Revisi Perka BPOM: Melindungi Kesehatan Masyarakat adalah Prioritas Utama
BPA Galon Bisa Picu...
BPA Galon Bisa Picu Biaya Kesehatan Jangka Panjang, Pakar Dorong Pencegahan dari Hulu
BPOM Perketat Batas...
BPOM Perketat Batas Migrasi BPA Galon Guna Tekan Risiko Pubertas Dini
Harga Sama, KKI Soroti...
Harga Sama, KKI Soroti Diskriminasi Kualitas Galon Guna Ulang di Pasaran
Rekomendasi
Jangan Lewatkan! Kejar...
Jangan Lewatkan! Kejar Promo Rumah, Kendaraan, & Liburan di BRI Consumer Expo 2026 Makassar
Kasus Hanania Group,...
Kasus Hanania Group, Awkarin Minta Tunda Pemeriksaan hingga 29 Juni 2026
Aturan Baru ESDM, Blending...
Aturan Baru ESDM, Blending Batu Bara Harus Dapat Restu Bahlil
Berita Terkini
Gelombang Demonstrasi...
Gelombang Demonstrasi Berlanjut di Medan Merdeka Selatan, Mahasiswa Sampaikan Kritik Kebijakan Pemerintah
Konsep 8B Jadi Usulan...
Konsep 8B Jadi Usulan Fahira Idris untuk Wujudkan Jakarta yang Inklusif dan Berkeadilan
Korban Tewas Gempa Magnitudo...
Korban Tewas Gempa Magnitudo 6,7 di Sulteng Bertambah Jadi 3 Orang
Dihadiri Ribuan Peserta,...
Dihadiri Ribuan Peserta, Menteri UMKM Buka Musawarah Fest HIPMI Jakarta Selatan
Sinergi Adev Natural...
Sinergi Adev Natural Indonesia dan Pangdam Siliwangi Ajak Masyarakat Teladani Semangat Hijriah
Tambang Emas Tanpa Izin...
Tambang Emas Tanpa Izin Ancam Lumbung Pangan di Parimo, Muhammad Irfain Desak Pemda Tindak Tegas
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved