Prilaku Koruptif Oknum Pengelola Anggaran di Papua Jadi Penghambat Pembangunan
Rabu, 14 Desember 2022 - 13:11 WIB
loading...
A
A
A
“Ambil beberapa pengurus kampung, termasuk dari Bamuskam (Badan Musyarawah Kampung) selaku pengawas, mereka dilatih dan dididik di tingkat kabupaten di bawah bimbingan KPK. Setelah itu mereka disebar kembali ke kampung masing-masing untuk mengelola dana pembangunan di kampungnya sesuai hasil pelatihan,” saran Jhon.
Jhon juga meminta agar KPK, jika ingin lebih serius memberantas korupsi di Papua agar tidak melibatkan orang-orang yang berafiliasi ke partai politik.
“Partai politik yang mempermainkan segala sesuatu, sehingga pejabat-pejabat daerah di Papua tidak bisa berfungsi, tidak bisa bergerak, dikendalikan oleh partai poltik. Itu fakta di Papua. Awalnya saat kampanye itu masyarakat yang membesarkan (pejabat daerah), tapi begitu sudah duduk, dia tahu yang besarkan dia itu partai politik. Masyarakat ditinggalkan, partai politik dilayani. Itu fakta,” ungkap Jhon.
Menurut Jhon, Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu yang banyak dinilai gagal karena para pejabat daerah Papua gagal menterjemahkannya. Sehingga, lanjut Jhon, Otsus kehilangan roh-nya. Masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang, bukan sebagai sebuah instrumen untuk menggapai peningkatan kesejahteraan.
“Pejabat orang asli Papua sendiri yang gagal untuk menterjemahkan, menyalurkan otonomi khusus dengan benar. Bukan uangnya yang gagal, roh dari otonomi khusus itu yang gagal,” tegas Sekretaris Forum Pemuda Tabi Bersatu ini.
Jhon juga meminta agar KPK, jika ingin lebih serius memberantas korupsi di Papua agar tidak melibatkan orang-orang yang berafiliasi ke partai politik.
“Partai politik yang mempermainkan segala sesuatu, sehingga pejabat-pejabat daerah di Papua tidak bisa berfungsi, tidak bisa bergerak, dikendalikan oleh partai poltik. Itu fakta di Papua. Awalnya saat kampanye itu masyarakat yang membesarkan (pejabat daerah), tapi begitu sudah duduk, dia tahu yang besarkan dia itu partai politik. Masyarakat ditinggalkan, partai politik dilayani. Itu fakta,” ungkap Jhon.
Menurut Jhon, Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu yang banyak dinilai gagal karena para pejabat daerah Papua gagal menterjemahkannya. Sehingga, lanjut Jhon, Otsus kehilangan roh-nya. Masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang, bukan sebagai sebuah instrumen untuk menggapai peningkatan kesejahteraan.
“Pejabat orang asli Papua sendiri yang gagal untuk menterjemahkan, menyalurkan otonomi khusus dengan benar. Bukan uangnya yang gagal, roh dari otonomi khusus itu yang gagal,” tegas Sekretaris Forum Pemuda Tabi Bersatu ini.
Lihat Juga :
