Herman Deru Pastikan Anggaran Covid-19 Fokus untuk Keselamatan Masyarakat
Jum'at, 10 Juli 2020 - 10:34 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, HD juga telah berkomitmen menganggarkan APBD untuk meringankan beban kuliah untuk para mahasiswa Sumsel yang terdampak Covid-19. Dimana 17.000 lebih mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta di Sumsel mendapatkan Rp1 juta per orang. Tidak hanya itu, mahasiwa Sumsel yang ada di luar negeri pun mendapatkan bantuan tersebut.
"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini. "Penanganan Covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.
Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. "Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.
Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. "KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.
"Pendidikan ini juga penting. Itu masa depan bangsa. Untuk itu kita juga berikan bantuan agar para mahasiswa yang terdampak wabah ini tetap bisa kuliah," bebernya.
Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga tidak bisa dilupakan. Sebab, menurutnya, UMKM merupakan salah satu pilar yang dapat tetap menumbuhkan perekonomian meski di masa pandemi ini. "Penanganan Covid dan mencegah menurunnya ekonomi adalah hal yang bertolak belakang. Butuh ide agar hal itu bisa jalan beriringan. Untuk itu kita membuat terobosan dengan membantu UMKM baik dari segi modal maupun keterampilan. Namun itu juga belum cukup, kita juga menyiapkan pasar dengan turut mempromosikannya," jelasnya.
Talkshow dengan tema "Sinergi KPK dan BPKP Dalam Pengawasan Penanganan Pandemi Covid-19" dihadiri oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Menurut Firli, saat ini KPK juga telah membentuk satgas pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. "Kita ada satgas pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Termasuk juga satgas penindakan jika nantinya ada penyalahgunaan anggaran tersebut," tegasnya.
Dikatakannya, KPK sendiri telah memberikan batasan-batasan terkait penyalahgunaan anggaran tersebut. "KPK telah memberikan rambu-rambu. Semua kepala daerah sudah kita peringatkan dan jangan ada persekongkolan sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran," tuturnya.
