Jika Manipulasi Terbukti, PPDB di Makassar Terancam Diulang

Termasuk mengantisipasi terjadinya kecurangan saat jalur zonasi dibuka pada 13-18 Juli nanti. Apalagi, jalur ini menjadi rebutan sebab penentu kelulusan hanya jarak sekolah dan tempat tinggal. Baca Juga : APIP Turun Tangan, Seluruh OPD Terkait PPDB akan Dipanggil

"Kita akan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena ini terkait dengan surat keterangan domisili. Kita mau tahu apakah betul dia tinggal di situ atau baru diurus dan itu akan terus kita pantau," tukasnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB. Ia bahkan menegaskan akan menganulir hasil seleksi jika terdapat pelanggaran maladministrasi seperti manipulasi data. "Kalau menyalahi regulasi yang telah diatur dalam proses PPDB itu berarti terjadi cacat administrasi jadi bisa kita anulir,"tegasnya.

Dia mengaku akan terus memonitoring pelaksanaan PPDB. Ia juga telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki sistem PPDB. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah akibat perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab. "Saya tidak mau proses PPDB ini terganggu, saya sudah minta ini dibenahi. Hak masyarakat untuk sekolah harus diberi," pungkas Rudy. Baca Lagi : Diskominfo Jamin Akses Server Aman Saat PPDB Jalur Zonasi