Tokoh Perempuan Papua Sebut Pengelolaan Anggaran Sebelum Era Gubernur Lukas Enembe Jauh Lebih Baik
Kamis, 24 November 2022 - 12:19 WIB
loading...
Tokoh perempuan Jayapura, Dra. Sipora Nelci Modouw, M.M. (Ist)
A
A
A
JAYAPURA - Angka kemiskinan di Provinsi Papua sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2022 adalah sebesar 26,56%. Angka itu sekaligus menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Peringkat kedua adalah Provinsi Papua Barat sebesar 21,33%. Sementara Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah 14,64%.
Kondisi itu membuat tokoh perempuan Jayapura, Dra. Sipora Nelci Modouw, M.M angkat bicara. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua ini menyebutkan kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya memajukan Papua.
Salah satu di antaranya adalah pengkaderan pemimpin atau leadership di Papua yang dinilainya kurang bagus. Hal ini berdampak pada pengangkatan orang-orang yang duduk dalam birokrasi seakan tidak terseleksi secara baik dan benar.
“Dalam birokrasi yang ada saat ini, mungkin masih ada orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak mengerti aturan pemerintah juga. Ini tidak ditemukan pada saat saya masih ada di birokasi,” ungkap mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Prov. Papua ini, di Jayapura, Rabu (23/11/2022).
Peringkat kedua adalah Provinsi Papua Barat sebesar 21,33%. Sementara Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah 14,64%.
Kondisi itu membuat tokoh perempuan Jayapura, Dra. Sipora Nelci Modouw, M.M angkat bicara. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua ini menyebutkan kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya memajukan Papua.
Salah satu di antaranya adalah pengkaderan pemimpin atau leadership di Papua yang dinilainya kurang bagus. Hal ini berdampak pada pengangkatan orang-orang yang duduk dalam birokrasi seakan tidak terseleksi secara baik dan benar.
“Dalam birokrasi yang ada saat ini, mungkin masih ada orang-orang yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis, tidak mengerti aturan pemerintah juga. Ini tidak ditemukan pada saat saya masih ada di birokasi,” ungkap mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Prov. Papua ini, di Jayapura, Rabu (23/11/2022).
Lihat Juga :
