DPRD DKI Minta Program Pengamanan Aset Jadi Prioritas di APBD 2023
Minggu, 13 November 2022 - 09:08 WIB
loading...
A
A
A
Di antaranya, pemagaran di 36 lokasi seluas 12.227 meter dengan anggaran Rp25,5 miliar, pemasangan papan nama di 550 titik dengan anggaran Rp2,6 miliar serta sertifikasi 663 bidang lahan dengan anggaran Rp7,4 miliar.
“Terkait pemagaran, agak sedikit bingung. Aset kita ini seabrek-abrek yang belum diamankan, cuma saya lihat angkanya hanya di 36 lokasi 12.227 meter, artinya hanya 1,2 hektare saja. Ini menjadi perhatian dan atensi ya,” ucap Andyka.
Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Phahlevi mengaku pihaknya memiliki keterbatasan ketika ingin melakukan pemagaran ataupun penamaan aset. Sebab terganjal harus mendapatkan izin Dinas yang memiliki aset tersebut.
“Kita tidak bisa sembarang pemagaran. Sebenarnya syarat kita melakukan pemagaran itu harus ada permintaan resmi dari SKPD atau UKPD dari dinas tersebut,” ucapnya. Baca juga: Anggota DPRD DKI Diduga Salah Gunakan Anggaran Reses
Kendati demikian, Reza optimistis tahun ini dapat mencapai target 2.000 bidang dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta. Sehingga bisa langsung di proses dalam sistem Jakarta satu agar terdata secara optimal.
“Terkait pemagaran, agak sedikit bingung. Aset kita ini seabrek-abrek yang belum diamankan, cuma saya lihat angkanya hanya di 36 lokasi 12.227 meter, artinya hanya 1,2 hektare saja. Ini menjadi perhatian dan atensi ya,” ucap Andyka.
Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Phahlevi mengaku pihaknya memiliki keterbatasan ketika ingin melakukan pemagaran ataupun penamaan aset. Sebab terganjal harus mendapatkan izin Dinas yang memiliki aset tersebut.
“Kita tidak bisa sembarang pemagaran. Sebenarnya syarat kita melakukan pemagaran itu harus ada permintaan resmi dari SKPD atau UKPD dari dinas tersebut,” ucapnya. Baca juga: Anggota DPRD DKI Diduga Salah Gunakan Anggaran Reses
Kendati demikian, Reza optimistis tahun ini dapat mencapai target 2.000 bidang dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta. Sehingga bisa langsung di proses dalam sistem Jakarta satu agar terdata secara optimal.
(ams)
Lihat Juga :
