Harkopnas 2023 Akan Dirayakan di Sumbar, Nurdin Halid: Momentum Tegakkan Sistem Perekonomian
Sabtu, 12 November 2022 - 22:35 WIB
loading...
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (tengah) bersama Asisten II Bidang Perekonomian Propinsi Sumatera Barat (kiri), dan Ketua Dekopinwil Sumbar Hendra Irwan Rahim (kanan) menyaksikan layar monitor pada acara launching Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023
A
A
A
PADANG - Hari Koperasi Nasional ke-76 pada 2023 akan dirayakan secara istimewa di Padang, Sumatera Barat, kota kelahiran Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta. Perayaan istimewa itu menjadi momentum untuk menegakkan sistem perekonomian Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketuaan Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Drs. Nurdin Halid dalam acara launching Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang, Jumat (28/10/2022). Baca juga: Gerakan Tanam Sejuta Pohon Mangrove di 34 Provinsi, Dimulai dari Pantai Sanur Bali
"Karena itu, pada Harkopnas 2023 nanti, para capres akan diundang untuk mendengarkan gagasan dan komitmen mereka terhadap cita-cita para Bapak Bangsa tentang sistem koperasi sebagai jalan terbaik dan paling cocok untuk untuk mewujudkan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ yang diamanatkan dalam Sila V Pancasila," kata Nurdin Halid.
Nurdin Halid menjelaskan, Hari Koperasi 2023 di Sumatera Barat menjadi momentum untuk menegakkan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan asas ‘kekeluargaan koperasi’ yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1.
“Hari Koperasi 12 Juli 2023 akan menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali berpegang teguh pada perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai patokan dasar membangun perekonomian nasional. Setelah 78 tahun kemiskinan dan kesenjangan tetap menganga, dan kini dunia terancam resesi, maka satu-satunya jalan ialah melaksanakan sistem perekonomian Pasal 33 UUD 1945," ujarnya.
Gerakan koperasi, sambung Nurdin Halid, ingin membuat Bung Hatta tersenyum. Sumatera Barat dipilih sebagai tuan rumah perayaan puncak Harkopnas 2023 karena beberapa alasan.
Pertama, Sumbar adalah tanah kelahiran Moh. Hatta, penggagas, pemikir, dan penggerak Koperasi Indonesia modern serta ketua perumus Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Itulah sebabnya, Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II tanggal 12 Juli 1953 di Bandung. Baca juga: Harkopnas Ke-75, Wali Kota Denpasar Raih Penghargaan Penggerak Koperasi Terbaik
“Dekopin ingin menjadikan Harkopnas 2023 di Tanah Kelahiran Bung Hatta sebagai momentum yang tepat untuk mendesak pemerintah dan negara untuk melaksanakan sistem perekonomian nasional sesuai perintah Konstitusi Pasal 33 secara struktural, sistematis, utuh, dan nyata. Tidak setengah-setengah dan tidak hanya retorika politik,” tegas Nurdin Halid.
Menurut Nurdin, sistem kapitalisme yang diterapkan sejak 1967 dan terus menggurita hingga hari ini terbukti gagal menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kapitalisme begitu menguasai sendi-sendiri perekonomian nasional, termasuk ‘bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu dominasi sistem kapitalisme harus dihentikan, diganti sistem ekonomi koperasi yang berasaskan kekeluargaan,” pungkasnya.
Alasan kedua, situasi dan kondisi perekonomian dunia sedang memasuki masa resesi. Presiden Joko Widodo menyebut situasi ekonomi dunia tahun 2023 bakal diliputi ‘kegelapan’ akibat akumulasi pandemi Covid-19, perang dagang, perang Rusia-Ukraina, ketegangan kawasan, dan pemanasan global.
Pada momentum Harkopnas 2023, kata Nurdin, gerakan koperasi meminta komitmen para calon pemimpin nasional periode 2024-2029 untuk membangun ekonomi negara berdasarkan sistem koperasi seutuhnya sesuai perintah Konstitusi.
Komitmen para capres nanti terasa mendesak di tengah resesi ekonomi dunia, inflasi yang tak terkendali akibat melambungnya harga pangan dan energi.
“Menghadapi ancaman krisis global tahun depan, gerakan koperasi tidak ingin sistem koperasi hanya dan selalu dijadikan ‘sabuk pengaman’ seperti yang terjadi pada masa krisis 1998 dan 2008. Setelah krisis berlalu, koperasi kembali ditinggalkan dan kapitalisme kembali menjadi panglima.,” ujar Nurdin Halid.
Dijelaskan, pondasi perekonomian Indonesia berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau hidup dari pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambakan, perikanan, pertambangan, kelautan, seni budaya, dan kerajinan.
Itulah ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang dijalankan rakyat Indonesia berbasis sumber daya alam dan budaya. Karena itu, menurut Nurdin, fokus strategi hilirisasi yang kini digerakkan Pemerintah seharusnya tertuju kepada segenap kekayaan sumber daya alam dan budaya.
Hilirisasi bukan hanya terkait bahan tambang seperti nikel, bauksit, baja, besi, semen, dan kelapa sawit yang menuntut modal besar dan teknologi tinggi. Tetapi, bagaimana produk petani, nelayan, pengrajin ‘dibantu’ mulai dari hulu hingga hilir yaitu distribusi dan pemasaran.
“Dan, strategi hilirisasi akan efektif memberdayakan dan menyejahterakan rakyat jika rakyat dikonsolidasikan dalam lembaga sosial ekonomi bernama koperasi. Untuk itu, kelembagaan koperasi rakyat harus diperkuat, dikembangkan, dan dimodernisasi secara struktural dan sistematis. Tidak seperti sekarang, koperasi dibiarkan bertumbuh dan berkembang di tengah dominasi kapitalisme,” urai Nurdin Halid.
Nurdin menyebut, banyak koperasi besar kelas dunia justru sukses bergerak di sektor sumber daya alam seperti koperasi pertanian di Jepang, koperasi perikanan di Korea Selatan, koperasi peternakan dan susu di Selandia Baru, Kanada, dan Eropa, koperasi listrik di Amerika Serikat.
Menurut Nurdin, semua sub-sektor terkait sumber daya alam harus menjadi kekuatan utama perekonomian negeri ini. "Maka, pemberdayaan petani, pekebun, peternak, petambak, pengrajin, nelayan melalui intervensi permodalan, teknologi, distribusi, pemasaran adalah jalan satu-satunya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam Sila kedua dan kelima Pancasila," bebernya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketuaan Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Drs. Nurdin Halid dalam acara launching Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang, Jumat (28/10/2022). Baca juga: Gerakan Tanam Sejuta Pohon Mangrove di 34 Provinsi, Dimulai dari Pantai Sanur Bali
"Karena itu, pada Harkopnas 2023 nanti, para capres akan diundang untuk mendengarkan gagasan dan komitmen mereka terhadap cita-cita para Bapak Bangsa tentang sistem koperasi sebagai jalan terbaik dan paling cocok untuk untuk mewujudkan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ yang diamanatkan dalam Sila V Pancasila," kata Nurdin Halid.
Nurdin Halid menjelaskan, Hari Koperasi 2023 di Sumatera Barat menjadi momentum untuk menegakkan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan asas ‘kekeluargaan koperasi’ yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1.
“Hari Koperasi 12 Juli 2023 akan menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali berpegang teguh pada perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai patokan dasar membangun perekonomian nasional. Setelah 78 tahun kemiskinan dan kesenjangan tetap menganga, dan kini dunia terancam resesi, maka satu-satunya jalan ialah melaksanakan sistem perekonomian Pasal 33 UUD 1945," ujarnya.
Gerakan koperasi, sambung Nurdin Halid, ingin membuat Bung Hatta tersenyum. Sumatera Barat dipilih sebagai tuan rumah perayaan puncak Harkopnas 2023 karena beberapa alasan.
Pertama, Sumbar adalah tanah kelahiran Moh. Hatta, penggagas, pemikir, dan penggerak Koperasi Indonesia modern serta ketua perumus Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial. Itulah sebabnya, Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II tanggal 12 Juli 1953 di Bandung. Baca juga: Harkopnas Ke-75, Wali Kota Denpasar Raih Penghargaan Penggerak Koperasi Terbaik
“Dekopin ingin menjadikan Harkopnas 2023 di Tanah Kelahiran Bung Hatta sebagai momentum yang tepat untuk mendesak pemerintah dan negara untuk melaksanakan sistem perekonomian nasional sesuai perintah Konstitusi Pasal 33 secara struktural, sistematis, utuh, dan nyata. Tidak setengah-setengah dan tidak hanya retorika politik,” tegas Nurdin Halid.
Menurut Nurdin, sistem kapitalisme yang diterapkan sejak 1967 dan terus menggurita hingga hari ini terbukti gagal menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kapitalisme begitu menguasai sendi-sendiri perekonomian nasional, termasuk ‘bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu dominasi sistem kapitalisme harus dihentikan, diganti sistem ekonomi koperasi yang berasaskan kekeluargaan,” pungkasnya.
Alasan kedua, situasi dan kondisi perekonomian dunia sedang memasuki masa resesi. Presiden Joko Widodo menyebut situasi ekonomi dunia tahun 2023 bakal diliputi ‘kegelapan’ akibat akumulasi pandemi Covid-19, perang dagang, perang Rusia-Ukraina, ketegangan kawasan, dan pemanasan global.
Pada momentum Harkopnas 2023, kata Nurdin, gerakan koperasi meminta komitmen para calon pemimpin nasional periode 2024-2029 untuk membangun ekonomi negara berdasarkan sistem koperasi seutuhnya sesuai perintah Konstitusi.
Komitmen para capres nanti terasa mendesak di tengah resesi ekonomi dunia, inflasi yang tak terkendali akibat melambungnya harga pangan dan energi.
“Menghadapi ancaman krisis global tahun depan, gerakan koperasi tidak ingin sistem koperasi hanya dan selalu dijadikan ‘sabuk pengaman’ seperti yang terjadi pada masa krisis 1998 dan 2008. Setelah krisis berlalu, koperasi kembali ditinggalkan dan kapitalisme kembali menjadi panglima.,” ujar Nurdin Halid.
Dijelaskan, pondasi perekonomian Indonesia berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau hidup dari pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambakan, perikanan, pertambangan, kelautan, seni budaya, dan kerajinan.
Itulah ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang dijalankan rakyat Indonesia berbasis sumber daya alam dan budaya. Karena itu, menurut Nurdin, fokus strategi hilirisasi yang kini digerakkan Pemerintah seharusnya tertuju kepada segenap kekayaan sumber daya alam dan budaya.
Hilirisasi bukan hanya terkait bahan tambang seperti nikel, bauksit, baja, besi, semen, dan kelapa sawit yang menuntut modal besar dan teknologi tinggi. Tetapi, bagaimana produk petani, nelayan, pengrajin ‘dibantu’ mulai dari hulu hingga hilir yaitu distribusi dan pemasaran.
“Dan, strategi hilirisasi akan efektif memberdayakan dan menyejahterakan rakyat jika rakyat dikonsolidasikan dalam lembaga sosial ekonomi bernama koperasi. Untuk itu, kelembagaan koperasi rakyat harus diperkuat, dikembangkan, dan dimodernisasi secara struktural dan sistematis. Tidak seperti sekarang, koperasi dibiarkan bertumbuh dan berkembang di tengah dominasi kapitalisme,” urai Nurdin Halid.
Nurdin menyebut, banyak koperasi besar kelas dunia justru sukses bergerak di sektor sumber daya alam seperti koperasi pertanian di Jepang, koperasi perikanan di Korea Selatan, koperasi peternakan dan susu di Selandia Baru, Kanada, dan Eropa, koperasi listrik di Amerika Serikat.
Menurut Nurdin, semua sub-sektor terkait sumber daya alam harus menjadi kekuatan utama perekonomian negeri ini. "Maka, pemberdayaan petani, pekebun, peternak, petambak, pengrajin, nelayan melalui intervensi permodalan, teknologi, distribusi, pemasaran adalah jalan satu-satunya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam Sila kedua dan kelima Pancasila," bebernya.
(don)
Lihat Juga :
