Diapresiasi Kemendagri, Perda DKI Tentang Hak Penyandang Disabilitas Sudah Sesuai Kebutuhan
Jum'at, 04 November 2022 - 11:40 WIB
loading...
A
A
A
Rancangan Peraturan Daerah pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya terkait tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain menyelaraskan Ranperda Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, proses fasilitasi yang dilakukan juga memerhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
"Sebagai salah satu contoh adalah penyediaan layanan harian (daycare) yang dikoordinir oleh masing-masing kota/kabupaten administratif dan tidak terbatas pada satu layanan, namun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas berdasarkan wilayah administratif masing-masing," tutur Makmur. Baca juga: DPRD DKI Akamodir Hak Penyandang Disabilitas, Ini 18 Poinnya
Hal tersebut menjadi satu materi muatan lokal yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana amanat Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menyelaraskan Ranperda Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, proses fasilitasi yang dilakukan juga memerhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
"Sebagai salah satu contoh adalah penyediaan layanan harian (daycare) yang dikoordinir oleh masing-masing kota/kabupaten administratif dan tidak terbatas pada satu layanan, namun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas berdasarkan wilayah administratif masing-masing," tutur Makmur. Baca juga: DPRD DKI Akamodir Hak Penyandang Disabilitas, Ini 18 Poinnya
Hal tersebut menjadi satu materi muatan lokal yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana amanat Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa materi muatan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(mhd)
Lihat Juga :
