Pengamat Nilai Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS Sulit Terwujud, Cawapres Jadi Ganjalan

JAKARTA - Koalisi yang coba didirikan Nasdem, PKS, dan Demokrat belum sepenuh terbangun. Rencana koalisi ketiga partai tersebut bahkan bisa bubar di tengah jalan. Masalah utama yang menjadi ganjalan adalah calon wakil presiden (cawapres).



Pendapat ini disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis, Fadhli Harahab. Menurutnya, koalisi akan bubar jika PKS dan Demokrat saling ngotot mengajukan tokoh masing-masing sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

“Jika Demokrat dan PKS keukeuh pasang cawapres dari kadernya, kemungkinan koalisi yang coba dibangun akan bubar di tengah jalan,” kata Fadhli, Selasa (1/11/2022).

Diketahui, PKS mencalonkan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai calon wakil presiden, sedangkan Demokrat ngotot mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia mengingatkan bahwa sejak awal Nasdem sudah menegaskan untuk mengusung calon nonpartai jika mau berkoalisi. Menurut dia, syarat tersebut ditujukan untuk Demokrat dan PKS.

“Ajukan AHY dan Aher oleh Demokrat dan PKS sebagai bargaining position atau posisi tawar, karena kedua parpol ini cukup memiliki kekuatan di kancah politik nasional. Bisa jadi kedua parpol ini juga membuka pintu koalisi dengan parpol lain jika platform yang dibangun sama,” ujarnya.

Hal serupa juga diutarakan peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengakui bahwa penentuan siapa yang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan menjadi ganjalan komunikasi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mewujudkan sebuah koalisi pilpres.

“Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping bagi Anies Baswedan termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan Aher,” tuturnya.

Menurut dia, cawapres pendamping Anies Baswedan harus figur yang memiliki potensi elektoral baik terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Karena merujuk hasil survei sejumlah lembaga elektoral Anies Baswedan diketahui lemah di dua provinsi besar tersebut, padahal pemilih di dua provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara,” ujarnya.