Kejari Karawang Hentikan Penanganan Kasus Pokir Fee 5 Persen, Ada Apa?
Rabu, 12 Oktober 2022 - 17:43 WIB
loading...
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Martha Parulina Berliana. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang menghentikan penanganan kasus dugaan fee 5% pokir tahun 2020-2021.
Penghentian kasus pokir setelah penyidik Kejari tidak menemukan perbuatan pidana seperti yang dilaporkan masyarakat. Namun penyidik menemukan bukti terjadi kelebihan pembayaran proyek pokir sebesar Rp 425 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Martha Berliana Parulina mengatakan, penyelidikan kasus pokir dihentikan karena penyidik tidak menemukan bukti hukum seperti yang dilaporkan masyarakat.
Baca juga: Kejari Karawang Mulai Bidik Bandar-bandar Pokir
Dugaan adanya fee 5 % juga tidak terbukti sehingga penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan ke tingkat selanjutnya.
"Kami hentikan setelah dalam pemeriksaan tidak ada bukti adanya dugaaan fee 5%. Kami sudah memeriksa puluhan orang dan tidak ada satupun yang memperkuat laporan masyarakat," kata Martha, Rabu (12/10/22).
Menurut Martha, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kelebihan pembayaran dari 33 titik proyek pokir sebesar Rp 425 juta. Kerugian itu dibebankan kepada 33 perusahaan yang menjadi penyedia jasa.
"Kerugian sudah dikembalikan sebelum kami mengumumkannya. Jadi kami sampaikan kasus pokir sudah kami hentikan," katanya.
Baca juga: Dugaan Fee 5 Persen Dana Pokir, Jaksa Periksa Pejabat DPRD dan Pemkab Karawang
Martha mengatakan, meski tidak menemukan perbuatan pidana, namun penyidik menemukan adanya kelebihan keuangan negara sebesar Rp 425 juta. Berdasarkan laporan BPK mengharuskan penyedia jasa diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp425 juta.
"Laporan BPK menyebutkan harus ada pengembalian kelebihan pembayaran. Pengembalian sudah dilakukan ke kas daerah," katanya.
Menurut Martha, kedepan proyek pokir tidak boleh lagi seperti sebelumnya. Jika sebelumnya lebih banyak penunjukan langsung (PL), maka kedepan proyek pokir harus dilakukan secara lelang. "Sistem PL harus dikurangi dan perbanyak sistem lelang. Idealnya 20 persen untuk PL dan 80 persen untuk lelang," tandasnya.
Penghentian kasus pokir setelah penyidik Kejari tidak menemukan perbuatan pidana seperti yang dilaporkan masyarakat. Namun penyidik menemukan bukti terjadi kelebihan pembayaran proyek pokir sebesar Rp 425 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Martha Berliana Parulina mengatakan, penyelidikan kasus pokir dihentikan karena penyidik tidak menemukan bukti hukum seperti yang dilaporkan masyarakat.
Baca juga: Kejari Karawang Mulai Bidik Bandar-bandar Pokir
Dugaan adanya fee 5 % juga tidak terbukti sehingga penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan ke tingkat selanjutnya.
"Kami hentikan setelah dalam pemeriksaan tidak ada bukti adanya dugaaan fee 5%. Kami sudah memeriksa puluhan orang dan tidak ada satupun yang memperkuat laporan masyarakat," kata Martha, Rabu (12/10/22).
Menurut Martha, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kelebihan pembayaran dari 33 titik proyek pokir sebesar Rp 425 juta. Kerugian itu dibebankan kepada 33 perusahaan yang menjadi penyedia jasa.
"Kerugian sudah dikembalikan sebelum kami mengumumkannya. Jadi kami sampaikan kasus pokir sudah kami hentikan," katanya.
Baca juga: Dugaan Fee 5 Persen Dana Pokir, Jaksa Periksa Pejabat DPRD dan Pemkab Karawang
Martha mengatakan, meski tidak menemukan perbuatan pidana, namun penyidik menemukan adanya kelebihan keuangan negara sebesar Rp 425 juta. Berdasarkan laporan BPK mengharuskan penyedia jasa diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp425 juta.
"Laporan BPK menyebutkan harus ada pengembalian kelebihan pembayaran. Pengembalian sudah dilakukan ke kas daerah," katanya.
Menurut Martha, kedepan proyek pokir tidak boleh lagi seperti sebelumnya. Jika sebelumnya lebih banyak penunjukan langsung (PL), maka kedepan proyek pokir harus dilakukan secara lelang. "Sistem PL harus dikurangi dan perbanyak sistem lelang. Idealnya 20 persen untuk PL dan 80 persen untuk lelang," tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
