PD Taru Martani Harus Bisa Jadi Bulognya DIY

Saat ini fungsi penjaga ketahanan pangan yang diemban oleh Taru Martani baru sebatas tenpat penitipan bahan pangan saja. Kondisi ini menurut Nurcholis patut disayangkan mengingat sumber daya yang dimiliki oleh Taru Martani seharusnya mereka bisa diberi kewenangan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan. “Saya kira ini kan BUMD jadi punya misi untuk menyejahterakan masyarakat tentu saja, bukan hanya cari untung,” terangnya.

Sementara itu Direktur Utama PD Taru Martani, Nur Ahmad Afandi menyambut baik usulan ini. “Pada dasarnya untuk mengatur pangan itu kewenangannya ada di pemerintah. Tapi kalau ditugasi kami siap,” terangnya.

Meski begitu, jika nantinya Taru Martani diberi kepercayaan dalam pengelolaan pangan, Nur Ahmad Afandi meminta pemerintah juga berani mengeluarkan regulasi yang mengatur pengunaan atau pemakaian produk pangan lokal. Mantan anggota DPRD DIY ini mencontohkan, untuk memenuhi kebutuhan beras dalam program BPNT di wilayah DIY, saat ini masih mengandalkan pasokan beras dari luar daerah seperti dari Boyolali, Jateng.

“Sementara di sisi lain ada penggilingan padi di DIY yang tiap bulan memasok beras ke luar daerah seperti ke DKI dalam jumlah sangat besar. Kalau ini diatur, diminta menggunakan beras produk lokal DIY maka biaya distribusi bisa ditekan. Semua diuntungkan,” terangnya.(Baca juga : Sultan Menyapa: Menata Normal-Baru, Menuju Peradaban Baru DIY )

Dalam kesempatan itu Nur Ahmad Afandi juga menyebut core bisnis PD Taru Martani saat ini juga sudah stabil. Dalam tiga tahun terakhir usaha pembuatan cerutu PD Taru Martani naik 340%.