PN Bandung Kabulkan Gugatan Pesangon Karyawan Garment, Perusahaan Ambil Langkah Ini

BANDUNG - Gugatan yang dilayangkan ribuan karyawan perusahaan garment di Kota Bandung akhirnya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Dalam amar putusannya, majelis hakim mewajibkan pihak perusahaan, yakni PT Masterindo Jaya Abadi untuk membayar uang pesangon yang belum dibayarkan kepada 1.142 karyawannya dengan nilai sekitar Rp60 miliar.



Keputusan tersebut diambil majelis hakim dalam sidang yang digelar tertutup. Meski begitu, sejumlah perwakilan karyawan yang mengajukan gugatan tersebut mengawal jalannya persidangan dengan pengawalan ketat polisi.

Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, kuasa hukum PT Masterindo Jaya Abadi, Pranjani HL Radja mengaku kecewa karena putusan tersebut diambil tanpa pertimbangan fakta yang mengemuka di persidangan. Dia menegaskan bahwa pihak perusahaan tak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

"Kita sangat kecewa. Bagaimana mungkin hakim dapat memutus perkara tidak sesuai dengan fakta persidangan, tapi kita juga harus menghormati putusan pengadilan," kata Pranjani sesuai persidangan di PN Bandung , Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (4/10/2022).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bakal mengambil langkah banding atau kasasi kepada Mahkamah Agung. Lewat upaya hukum tersebut, dia berharap, MA dapat memberikan putusan yang lebih adil.

"Kami akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung agar keadilan dan kepastian ini sesuai dengan sebagaimana mestinya bagi para pihak yang berperkara di PHI. Langkah yang akan kami lakukan untuk membuktikan siapa yang memang seharusnya memenangi perkara ini," tandasnya.

Mewakili para karyawan yang melayangkan gugatan, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, karyawan PT Masterindo Jaya Abadi pun kemungkinan akan mengajukan kasasi.

Pasalnya, kata dia, majelis hakim menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang dinilainya merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Padahal, dalam gugatan yang dilayangkan, pihaknya menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ini diputuskan berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 35 tahun 2021. Sehingga putusan ini belum sesuai dengan gugatan kita. Makanya setelah putusan ini, kita akan memutuskan apakah kita akan mengambil langkah kasasi atau kita bisa menerima," tegasnya.

Sebelumnya, karyawan perusahaan garment di Kota Bandung menggelar aksi demonstrasi di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (29/9/2022).

Dalam aksinya, para karyawan korban PHK tersebut menuntut pihak perusahaan untuk membayarkan uang pesangon, termasuk THR yang belum dibayarkan.

Aksi demonstrasi sengaja digelar di PN Bandung karena mereka pun menuntut Majelis Hakim PN Bandung mengabulkan gugatan mereka kepada pihak perusahaan.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto mengatakan, total karyawan yang di-PHK pihak PT Masterindo Jaya Abadi itu sebanyak 1.142 karyawan.

Menurut Roy, usai di-PHK, mereka melayangkan gugatan ke PN Bandung karena tak mendapatkan uang pesangon dan THR tahun 2021. Karyawan perusahaan itu diketahui sudah tak bekerja sejak April 2021 lalu.

"Teman buruh tidak dipekerjakan, di PHK pesangonnya tidak dibayar, THR 2021 tidak dibayar, upah yang sudah bekerja juga pun tidak dibayar, dan mereka tidak boleh masuk (bekerja)," ungkap Roy dalam aksi demonstrasi tersebut.

Roy menegaskan, mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003, setiap karyawan ini berhak mendapatkan uang pesangon senilai Rp100 juta hingga Rp120 juta, belum termasuk THR dan upah para karyawan yang belum dibayarkan.

"Kalau gugatan kita sesuai dengan undang-undang itu sekitar Rp100 juta hingga Rp120 juta per orang di luar THR dan gaji," tegasnya.