Begini Cara Pemprov Jateng Atasi Kawasan Tak Memiliki SMA/SMK Negeri
Sabtu, 04 Juli 2020 - 02:58 WIB
loading...
Selain menyiapkan sekolah jarak jauh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan beberapa jurus atau cara untuk daerah yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri. (Foto/SINDOnews/Ilustrasi)
A
A
A
SEMARANG - Selain menyiapkan sekolah jarak jauh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan beberapa jurus atau cara untuk daerah yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri.
Jurus itu sebagai jaminan kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. (BACA JUGA: Ini Cara Baru Menyelundupkan Narkoba ke dalam Lapas Narkotika Yogya)
"Sudah dalam progres itu sekolah jarak jauh, sementara tiga (daerah) dulu dan ini sedang kita kaji lagi. Pokoknya negara harus hadir. Ada juga jurus yang kita siapkan, bisa kelas jarak jauh, bisa menambah rombongan per kelas, bisa beasiswa, bisa dititipkan ke swasta. Untuk swasta sedang negosiasi," kata Kepala Disdikbud Jumeri saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat proses verifikasi PPDB di SMKN 8 Semarang, Jumat (3/7/2020).
Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan semua kebijakan harus dibuat, terutama untuk area-area yang tidak memiliki sekolah. Menurut Ganjar, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana semua berubah, maka diperlukan banyak cara dan harus out of the box.
"Kalau selama ini, pokoknya standard indeksnya begini, lha itu kaku-kakuan. Sekarang ini, dengan situasi yang seperti lagu Lathi 'everything has changed', lha sekarang ini kan lagi berubah maka kita masuk cara juga untuk solusi tadi," kata Ganjar. (BACA JUGA: 6 Satkorwil di Jateng Siap Buka-bukaan Data Covid-19)
Ia menjelaskan ternyata dengan sistem yang ada saat ini masih banyak yang belum terjangkau. Masih banyak masukan terkait anak-anak di kawasan tertentu tidak bisa diterima dalam PPDB.
"Maka kita harus hadir, negara harus hadir. Mau cara dari jauh, terus kemudian mau kita kasih beasiswa, rombongan belajar ditambah lagi. Yang uji coba tiga daerah sudah kita siapkan, dengan daerah kita siapin, polanya kita siapin," pungkasnya.
Jurus itu sebagai jaminan kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi anak-anak untuk memperoleh pendidikan. (BACA JUGA: Ini Cara Baru Menyelundupkan Narkoba ke dalam Lapas Narkotika Yogya)
"Sudah dalam progres itu sekolah jarak jauh, sementara tiga (daerah) dulu dan ini sedang kita kaji lagi. Pokoknya negara harus hadir. Ada juga jurus yang kita siapkan, bisa kelas jarak jauh, bisa menambah rombongan per kelas, bisa beasiswa, bisa dititipkan ke swasta. Untuk swasta sedang negosiasi," kata Kepala Disdikbud Jumeri saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat proses verifikasi PPDB di SMKN 8 Semarang, Jumat (3/7/2020).
Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan semua kebijakan harus dibuat, terutama untuk area-area yang tidak memiliki sekolah. Menurut Ganjar, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana semua berubah, maka diperlukan banyak cara dan harus out of the box.
"Kalau selama ini, pokoknya standard indeksnya begini, lha itu kaku-kakuan. Sekarang ini, dengan situasi yang seperti lagu Lathi 'everything has changed', lha sekarang ini kan lagi berubah maka kita masuk cara juga untuk solusi tadi," kata Ganjar. (BACA JUGA: 6 Satkorwil di Jateng Siap Buka-bukaan Data Covid-19)
Ia menjelaskan ternyata dengan sistem yang ada saat ini masih banyak yang belum terjangkau. Masih banyak masukan terkait anak-anak di kawasan tertentu tidak bisa diterima dalam PPDB.
"Maka kita harus hadir, negara harus hadir. Mau cara dari jauh, terus kemudian mau kita kasih beasiswa, rombongan belajar ditambah lagi. Yang uji coba tiga daerah sudah kita siapkan, dengan daerah kita siapin, polanya kita siapin," pungkasnya.
(vit)
Lihat Juga :
