Pembangunan RSUD Jampang Kulon Mangkrak, Kinerja Dinkes Jabar Disorot
Jum'at, 03 Juli 2020 - 20:04 WIB
loading...
Sekretaris Dinkes Jabar, Siska Gerfianti saat menjawab pertanyaan terkait mangkraknya pembangunan RSUD Jampang Kulon yang disampaikan DPP Manggala di Kantor Dinkes Jabar, Jumat (3/7/2020). Foto/SINDOnews/Agung Bs
A
A
A
BANDUNG - Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat menjadi sorotan masyarakat menyusul mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jabar.
Mereka kecewa atas sikap Dinkes Jabar yang dinilai telah membatalkan pembangunan RSUD yang sangat dibutuhkan dan dinanti-nantikan masyarakat Jampang Kulon dan sekitarnya.
Mewakili masyarakat Jampang Kulon, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Manggala Garuda Putih menyampaikan langsung kekecewaan tersebut melalui audiensi dengan jajaran Dinkes Jabar di Kantor Dinkes Jabar, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020).
"Kami datang mewakili kepentingan masyarakat Jampang Kulon dan sekitarnya yang memang sangat membutuhkan keberadaan rumah sakit tersebut," tegas Agus Satria, Kepala Biro Investigasi DPP Manggala dalam audiensi tersebut.
Agus memaparkan, saat Pemprov Jabar berencana membangun RSUD Jampang Kulon yang lebih representatif, masyarakat di wilayah Sukabumi Selatan seperti Jampang, Cisolok, Sirnaresmi, Ciletuh, dan beberapa daerah lainnya sangat gembira.
Pasalnya, mereka sangat berharap, kehadiran RSUD Jampang Kulon yang lebih representatif dapat menjadi solusi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang mumpuni dan representatif.
"Sebab, selama ini masyarakat kalau mau berobat harus jauh ke Sukabumi, jaraknya sangat jauh. Tapi sekarang, bangunan rawat inap di RSUD Jampang Kulon malah dihancurkan, tapi oleh Dinkes Jabar tidak dibangun lagi. Yang sudah beres tender malah dibatalkan oleh Dinkes Jabar," paparnya.
Pihaknya mempertanyakan penghancuran bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon. Selain itu, pembatalan tender pembangunan RSUD Jampang Kulon. Apalagi, kata dia, pemenang tender dan PPK sudah menyepakati kontrak kerja pembangunan.
"Ada apa ini? Kok Dinkes Jabar seperti main-main? Padahal, fasilitas rumah sakit ini sangat dibutuhkan dan ditunggu masyarakat," tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinkes Jabar, Siska Gerfianti membantah bahwa pembatalan pembangunan RSUD Jampang Kulon sebagai kebijakan Dinkes Jabar.
Menurutnya, pembatalan tender-tender pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Jampang Kulon sudah sesuai arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Seluruh proyek pembangunan fisik di Pemprov Jabar dihentikan karena seluruh anggaran dialihkan untuk di-refocusing untuk penanganan COVID-19. Itu kebijakan Mendagri, bukan Dinkes Jabar," tegasnya.
Guna menjawab keluhan itu pun, lanjut Siska, pihaknya sengaja mengundang Pokja ULP atau pelaksana tender dan PPK dari RSUD Jampang Kulon untuk memberikan klarifikasinya.
"Kami di Dinkes Jabar adalah user bahwa kita membutuhkan layanan kesehatan untuk masyarakat, salah satunya (RSUD) Jampang Kulon. Pembangunan RSUD ini dibiayai DAK dari APBN, bukan APBD. Seleksi pemilihan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP," jelasnya.
Meski begitu, Siska mengaku tak bisa menjawab pertanyaan terkait alasan penghancuran bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon.
Dia beralasan, pertanyaan tersebut tidak relevan dengan surat audiensi yang disampaikan kepada Dinkes Jabar. (Baca juga: 8 Daerah di Jabar Turun Kelas ke Zona Kuning saat New Normal)
Ketua Harian DPP Manggala, Abdul Azis mengakui, audiensi dengan Dinkes Jabar itu berakhir buntu. Dia pun mengaku, tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan Sekretaris Dinkes Jabar.
"Kita tidak puas karena banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab Dinkes," ujarnya.
Mereka kecewa atas sikap Dinkes Jabar yang dinilai telah membatalkan pembangunan RSUD yang sangat dibutuhkan dan dinanti-nantikan masyarakat Jampang Kulon dan sekitarnya.
Mewakili masyarakat Jampang Kulon, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Manggala Garuda Putih menyampaikan langsung kekecewaan tersebut melalui audiensi dengan jajaran Dinkes Jabar di Kantor Dinkes Jabar, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jumat (3/7/2020).
"Kami datang mewakili kepentingan masyarakat Jampang Kulon dan sekitarnya yang memang sangat membutuhkan keberadaan rumah sakit tersebut," tegas Agus Satria, Kepala Biro Investigasi DPP Manggala dalam audiensi tersebut.
Agus memaparkan, saat Pemprov Jabar berencana membangun RSUD Jampang Kulon yang lebih representatif, masyarakat di wilayah Sukabumi Selatan seperti Jampang, Cisolok, Sirnaresmi, Ciletuh, dan beberapa daerah lainnya sangat gembira.
Pasalnya, mereka sangat berharap, kehadiran RSUD Jampang Kulon yang lebih representatif dapat menjadi solusi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan yang mumpuni dan representatif.
"Sebab, selama ini masyarakat kalau mau berobat harus jauh ke Sukabumi, jaraknya sangat jauh. Tapi sekarang, bangunan rawat inap di RSUD Jampang Kulon malah dihancurkan, tapi oleh Dinkes Jabar tidak dibangun lagi. Yang sudah beres tender malah dibatalkan oleh Dinkes Jabar," paparnya.
Pihaknya mempertanyakan penghancuran bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon. Selain itu, pembatalan tender pembangunan RSUD Jampang Kulon. Apalagi, kata dia, pemenang tender dan PPK sudah menyepakati kontrak kerja pembangunan.
"Ada apa ini? Kok Dinkes Jabar seperti main-main? Padahal, fasilitas rumah sakit ini sangat dibutuhkan dan ditunggu masyarakat," tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinkes Jabar, Siska Gerfianti membantah bahwa pembatalan pembangunan RSUD Jampang Kulon sebagai kebijakan Dinkes Jabar.
Menurutnya, pembatalan tender-tender pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Jampang Kulon sudah sesuai arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Seluruh proyek pembangunan fisik di Pemprov Jabar dihentikan karena seluruh anggaran dialihkan untuk di-refocusing untuk penanganan COVID-19. Itu kebijakan Mendagri, bukan Dinkes Jabar," tegasnya.
Guna menjawab keluhan itu pun, lanjut Siska, pihaknya sengaja mengundang Pokja ULP atau pelaksana tender dan PPK dari RSUD Jampang Kulon untuk memberikan klarifikasinya.
"Kami di Dinkes Jabar adalah user bahwa kita membutuhkan layanan kesehatan untuk masyarakat, salah satunya (RSUD) Jampang Kulon. Pembangunan RSUD ini dibiayai DAK dari APBN, bukan APBD. Seleksi pemilihan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP," jelasnya.
Meski begitu, Siska mengaku tak bisa menjawab pertanyaan terkait alasan penghancuran bangunan rawat inap RSUD Jampang Kulon.
Dia beralasan, pertanyaan tersebut tidak relevan dengan surat audiensi yang disampaikan kepada Dinkes Jabar. (Baca juga: 8 Daerah di Jabar Turun Kelas ke Zona Kuning saat New Normal)
Ketua Harian DPP Manggala, Abdul Azis mengakui, audiensi dengan Dinkes Jabar itu berakhir buntu. Dia pun mengaku, tidak puas dengan penjelasan yang disampaikan Sekretaris Dinkes Jabar.
"Kita tidak puas karena banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab Dinkes," ujarnya.
(boy)
Lihat Juga :
