Asyik! 78.000 Warga Kurang Mampu di Kepri Dapat BLT
loading...
Sebanyak 78.000 warga kurang mampu di Kepulauan Riau (Kepri) bakal mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
BATAM - Sebanyak 78.000 warga kurang mampu di Kepulauan Riau (Kepri) bakal mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Warga yang berhak mendapat BLT kali ini merupakan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum mendapat bantuan tunai dari pemerintah pusat.
"Ada 78.000 masyarakat yang tercatat di seluruh Kepri, nanti nilainya yang kami berikan itu sebesar Rp300.000 per keluarga," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Batam, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, pemerintah provinsi menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk memberikan BLT bagi 78.000 warga kurang mampu.
Mereka diberi BLT ini karena tidak mendapat bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM dari pemerintah pusat.
Gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini masih menunggu DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengalokasian dana untuk BLT dalam APBD Perubahan.
"Sudah hampir pengesahan," ujarnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga masih menanti balasan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal rencana penyaluran BLT dari pemerintah daerah.
Warga yang berhak mendapat BLT kali ini merupakan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi belum mendapat bantuan tunai dari pemerintah pusat.
"Ada 78.000 masyarakat yang tercatat di seluruh Kepri, nanti nilainya yang kami berikan itu sebesar Rp300.000 per keluarga," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Batam, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, pemerintah provinsi menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk memberikan BLT bagi 78.000 warga kurang mampu.
Mereka diberi BLT ini karena tidak mendapat bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM dari pemerintah pusat.
Gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi saat ini masih menunggu DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengalokasian dana untuk BLT dalam APBD Perubahan.
"Sudah hampir pengesahan," ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah provinsi juga masih menanti balasan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal rencana penyaluran BLT dari pemerintah daerah.
Explore More