APBD Kota Surabaya Diprediksi Tembus Rp6,5 Triliun

SURABAYA - Pada 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tercatat Rp5.811.710.240.896. Tahun depan, diperkirakan naik menjadi Rp6.555.556.363.546.

Dari data yang tercantum dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015, lonjakan APBD Kota Surabaya diperoleh melalui tiga sumber, yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk PAD, menyumbang sebesar Rp3.333.772.138.766 atau naik dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp2.953.980.929.156. Dari dana perimbangan menyumbang sekitar Rp1.770.301.510.346 atau naik dari nilai tahun lalu yang hanya Rp1.663.097.075.344. Sedangkan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi sekitar Rp1.451.482.614.434 atau turun dari tahun lalu yang mencapai Rp1.194.632.236.396.

Meski APBD tahun depan mengalami kenaikan, dalam RAPBD tahun 2015, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp7 triliun. Sehingga, ada kekurangan anggaran sebesar Rp493.462.720.860. Namun, defisit anggaran 2015 ini masih lebih kecil dibanding 2014 yang sebesar Rp824.476.267.362.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Surabaya M Machmud mengaku tidak khawatir dengan adanya defisit sekitar setengah triliun dalam RAPBD tahun 2015 itu. Menurutnya, kejadian semacam itu merupakan hal biasa yang terjadi setiap tahun. Perencanaan penyusunan APBD untuk anggaran belanja, kata dia, dibuat setinggi mungkin. Sebab anggaran yang dicantumkan dalam kegiatan, biasanya tidak terserap seutuhnya. "Untuk anggaran belaja memang harus digenjot. Karena tidak semua anggaran yang telah dialokasikan akan terserap," terangnya, Selasa (8/7/2014)

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, kenaikan anggaran belanja ini karena Pemkot Surabaya berencana menaikkan anggaran sejumlah program dan adanya proyek-proyek baru, di antaranya, menaikkan anggaran pemberian makanan dan minuman (mamin) lanjut usia (lansia).

Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Kenjeran, pembangunan rumah pompa. Kemudian ada lagi pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai Rp1 triliun lebih. Proyek infrastruktur ini termasuk pembebasan lahan dan pembangunan proyek frontage road (FR). "Serapan anggaran yang paling besar tetap pada infrastruktur," terangnya.

Hendro menambahkan, untuk sumber PAD, sekitar 30 persen berasal dari pajak hotel dan restoran. Kemudian dari pajak retribusi. Untuk kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masih terbilang kecil. Bahkan nilainya kurang dari 10 persen dari total PAD. Pemkot Surabaya memiliki lima BUMD, di antaranya, Rumah Potong Hewan (RPH), PT Surya Karsa Utama (SKU) yang bergerak di bidang properti, PT BPR Surya Artha Utama, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Sayang, tidak semua perusahaan pelat merah ini berhasil mencetak laba yang besar. Ada BUMD justru yang merugi seperti PT SKU. "Kami belum berencana melikuidasi SKU ini. Sebab, kami melihat properti pangsa pasarnya masih bagus. Kami tetap akan berupaya akan kinerjanya makin bagus," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) Surabaya ini.