Respons Cepat Ganjar Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM
loading...
A
A
A
“Kapolda tadi pagi sudah mengumumkan dioperasi semuanya dan sudah ada yang tertangkap. Artinya publik tidak boleh main-main dalam situasi sulit seperti ini. Maka Kapolda dan Pangdam sudah memerintahkan agar setiap tempat BBM, SPBU dan sebagainya pasti dijaga,” jelas Ganjar.
Ganjar juga berharap pemerintah mempercepat pendataan pada masyarakat yang paling terdampak penyesuaian harga BBM. Dengan percepatan itu, maka bantuan kepada mereka bisa segera disalurkan.
“Seperti driver ojek online, sopir angkot dan masyarakat kecil lain yang terdampak kenaikan BBM ini bisa segera dihitung dan mendapat perhatian dan bantuan. Termasuk beberapa yang terdampak lainnya juga mulai kita hitung lah, barangkali bisa kita cover dengan sumber daya yang ada,” tandasnya.
Pemprov Jaten,g lanjut Ganjar, juga telah mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat sebesar 2%.
“Jumlah itu mungkin masih bisa bertambah mengingat akan ada APBD Perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Jawa Tengah. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan,” tandasnya.
Ganjar juga berharap pemerintah mempercepat pendataan pada masyarakat yang paling terdampak penyesuaian harga BBM. Dengan percepatan itu, maka bantuan kepada mereka bisa segera disalurkan.
“Seperti driver ojek online, sopir angkot dan masyarakat kecil lain yang terdampak kenaikan BBM ini bisa segera dihitung dan mendapat perhatian dan bantuan. Termasuk beberapa yang terdampak lainnya juga mulai kita hitung lah, barangkali bisa kita cover dengan sumber daya yang ada,” tandasnya.
Pemprov Jaten,g lanjut Ganjar, juga telah mengalokasikan anggaran Rp60 miliar untuk bantuan tambahan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Anggaran itu diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat sebesar 2%.
“Jumlah itu mungkin masih bisa bertambah mengingat akan ada APBD Perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Jawa Tengah. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM, termasuk pengurangan kemiskinan,” tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
