Memalukan, Anggota DPRD Palembang yang Pukuli Wanita di SPBU Gunakan Pelat Bintang 3 Palsu
Jum'at, 26 Agustus 2022 - 17:37 WIB
loading...
Anggota DPRD Palembang. Foto: Istimewa
A
A
A
PALEMBANG - Masih ingat kasus anggota DPRD Palembang inisial SZ yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemukulan terhadap wanita muda saat menyerobot antrean mengisi BBM di SPBU.
Saat ini, SZ juga terancam dipecat dari Partai Gerindra. Selain dua ancaman itu, SZ juga bakal dijerat kasus pemalsuan data otentik lantaran menggunakan pelat nomor polisi yang tidak sesuai spesifikasi dari Korlantas Polri.
Pasalnya, pelat nomor polisi mobil CR-V milik SZ menggunakan yang tak biasa, yakni BG***7UB.
Baca juga: Jadi Bandar Sabu, Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati
Dia menempatkan lambang tiga bintang, sebelum nomor polisi dan seri belakang yang menyerupai pelat nomor kendaraan dinas jenderal.
Dirlantas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol M Pratama Adhyasastra memastikan, pelat nomor polisi mobil milik SZ di luar ketentuan dan tidak sesuai standar. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan nomor polisi tersebut.
"Nomor registernya tidak palsu, itu BG 7 UB. Tapi dokumen yang terpasang itu palsu," katanya, Jumat (26/8/2022).
Baca: Oknum Anggota DPRD Palembang Penganiaya Wanita di SPBU Terancam Dipecat
Dalam perkara ini, Ditlantas hanya bisa melakukan penilangan karena suatu pelanggaran lalulintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
TNKB tersebut harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. "Kalau kami tetap menilang karena melanggar," terangnya.
Meski demikian, SZ dapat dijerat pasal pemalsuan data otentik sesuai Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelat Nomor atau TNKB. Siapa pun bisa melaporkan kasus ini ke polisi agar diproses.
Baca: Waduh, Anggota DPRD Kota Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Bandar Narkoba
"Itu ranahnya Krimum, karena pidana umum. Yang lapor siapa saja, yang mendengar, melihat atau mengetahui bisa melapor," kata dia.
Dari sanalah bisa diungkap motif penggunaan pelat nomor polisi oleh SZ. Bisa saja SZ sengaja memakainya untuk gaya-gayaan sebagai pejabat.
"Nanti krimum mendalami apa indikasi menggunakan pelat itu, dikeluarkan di mana," pungkasnya.
Saat ini, SZ juga terancam dipecat dari Partai Gerindra. Selain dua ancaman itu, SZ juga bakal dijerat kasus pemalsuan data otentik lantaran menggunakan pelat nomor polisi yang tidak sesuai spesifikasi dari Korlantas Polri.
Pasalnya, pelat nomor polisi mobil CR-V milik SZ menggunakan yang tak biasa, yakni BG***7UB.
Baca juga: Jadi Bandar Sabu, Anggota DPRD Palembang Dituntut Hukuman Mati
Dia menempatkan lambang tiga bintang, sebelum nomor polisi dan seri belakang yang menyerupai pelat nomor kendaraan dinas jenderal.
Dirlantas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol M Pratama Adhyasastra memastikan, pelat nomor polisi mobil milik SZ di luar ketentuan dan tidak sesuai standar. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan nomor polisi tersebut.
"Nomor registernya tidak palsu, itu BG 7 UB. Tapi dokumen yang terpasang itu palsu," katanya, Jumat (26/8/2022).
Baca: Oknum Anggota DPRD Palembang Penganiaya Wanita di SPBU Terancam Dipecat
Dalam perkara ini, Ditlantas hanya bisa melakukan penilangan karena suatu pelanggaran lalulintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelat Nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku.
TNKB tersebut harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. "Kalau kami tetap menilang karena melanggar," terangnya.
Meski demikian, SZ dapat dijerat pasal pemalsuan data otentik sesuai Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan dengan ancaman 6 tahun penjara dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelat Nomor atau TNKB. Siapa pun bisa melaporkan kasus ini ke polisi agar diproses.
Baca: Waduh, Anggota DPRD Kota Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Bandar Narkoba
"Itu ranahnya Krimum, karena pidana umum. Yang lapor siapa saja, yang mendengar, melihat atau mengetahui bisa melapor," kata dia.
Dari sanalah bisa diungkap motif penggunaan pelat nomor polisi oleh SZ. Bisa saja SZ sengaja memakainya untuk gaya-gayaan sebagai pejabat.
"Nanti krimum mendalami apa indikasi menggunakan pelat itu, dikeluarkan di mana," pungkasnya.
(san)
Lihat Juga :
