Percepat Pembangunan Tanah Papua, Pemerintah Libatkan PGGP
loading...
A
A
A
"Oleh karenanya, pak Wapres perlu melibatkan pendeta-pendeta di Papua untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua," ucapnya.
Dia menjelaskan, puluhan Sinode di Papua dan Papua Barat telah bersepakat kemudian menyerahkan aspirasi umat kepada Wapres KH Ma'ruf Amin yang juga selaku koordinator Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
"Kami selalu berdoa agar pertemuan dan rekomendasi yang kita telah sampaikan hari ini bisa ditindak lanjuti dalam program-program yang membawa damai bagi Papua," sambungnya.
Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua Papua Christian Center (PCC), Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi. Dia menyatakan perkembangan kemitraan ini sangat cepat dan signifikan direalisasi. Padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan.
Hal ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab Wapres RI sebagai koordinator percepatan pembangunan pembangunan di Papua.
“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua,” pungkasnya.
Dia menjelaskan, puluhan Sinode di Papua dan Papua Barat telah bersepakat kemudian menyerahkan aspirasi umat kepada Wapres KH Ma'ruf Amin yang juga selaku koordinator Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.
"Kami selalu berdoa agar pertemuan dan rekomendasi yang kita telah sampaikan hari ini bisa ditindak lanjuti dalam program-program yang membawa damai bagi Papua," sambungnya.
Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua Papua Christian Center (PCC), Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi. Dia menyatakan perkembangan kemitraan ini sangat cepat dan signifikan direalisasi. Padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan.
Hal ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab Wapres RI sebagai koordinator percepatan pembangunan pembangunan di Papua.
“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua,” pungkasnya.
(shf)