Percepat Pembangunan Tanah Papua, Pemerintah Libatkan PGGP

JAYAPURA - Pemerintah melibatkan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan Tanah Papua.

PGGP telah menyerahkan sejumlah rekomendasi pembangunan Papua saat pertemuan dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 20 April 2022 lalu di Jakarta.



Rekomendasi itu ditindaklanjuti Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dengan menggelar rapat koordinasi bersama PGGP dan kementerian/lembaga terkait, Pemda Papua dan Papua Barat membahas percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, Kamis (25/8/2022).

Koordinasi ini diselenggarakan menindaklanjuti arahan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

“Berangkat dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9 tahun 2022, baik pihak gereja maupun kementerian/lembaga terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen tersebut sehingga kedepannya kemitraan ini dapat direalisasikan," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi saat rapat koordinasi di Aula Gedung Keuangan Negara di Kota Jayapura, Papua.
.

Sementara itu, staf khusus Wapres, Masykuri Abdillah mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga gereja di Papua dan Papua Barat ini merupakan aspirasi dari tokoh gereja Papua yang disampaikan langsung kepada Wapres.


"Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP secara umum telah sejalan dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022. Kedepannya, kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya kantor perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi.

Sedangkan Ketua Umum PGGP Provinsi Papua, Pdt Hiskia Rollo menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Setwapres dan Kementerian/Lembaga untuk bertemu dengan PGGP.

Dia menyebut gereja membangun umat pada tataran akar rumput. Di seluruh Tanah Papua, gereja yang pertama-tama membuka jalur, membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan, barulah kemudian pemerintah masuk.

"Oleh karenanya, pak Wapres perlu melibatkan pendeta-pendeta di Papua untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua," ucapnya.

Dia menjelaskan, puluhan Sinode di Papua dan Papua Barat telah bersepakat kemudian menyerahkan aspirasi umat kepada Wapres KH Ma'ruf Amin yang juga selaku koordinator Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

"Kami selalu berdoa agar pertemuan dan rekomendasi yang kita telah sampaikan hari ini bisa ditindak lanjuti dalam program-program yang membawa damai bagi Papua," sambungnya.

Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua Papua Christian Center (PCC), Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi. Dia menyatakan perkembangan kemitraan ini sangat cepat dan signifikan direalisasi. Padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan.



Hal ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab Wapres RI sebagai koordinator percepatan pembangunan pembangunan di Papua.

“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua,” pungkasnya.