Eksploitasi Kekayaan Alam di Keraton Yogya Semasa Pangeran Diponegoro Muda

Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda konon telah dimulai sejak muda. Diponegoro muda melihat bagaimana tekanan politik dari penjajah Belanda kepada keraton Yogyakarta yang merupakan bagian dari keluarganya juga.

Konon pada paruh pertama bulan Agustus 1808, setelah melihat bukti - bukti sultan kedua keraton Yogyakarta untuk menerima aturan seremonial baru yang diberlakukan. Gubernur jenderal Belanda Daendels mengancam untuk datang ke Yogyakarta, dengan kekuatan bersenjata guna memaksakan kehendaknya.

Sebagaimana dikisahkan pada buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 - 1855" tulisan Peter Carey, saat itu Belanda menuduh raja Yogya itu kurang setia menegaskan bahwa segala perkara akan beres jika ia dapat berbicara dengan sultan, secara pribadi.

Namun dengan 3.000 serdadu di belakangnya, pertemuan tatap muka antara Daendels sultan hampir tidak mungkin dapat menjadi pertemuan pemikiran. Tekanan juga diarahkan oleh Belanda agar keraton membuka akses Belanda ke hutan - hutan jati di wilayah sebelah timur.

Baca juga: Kisah Awang Garang, Panglima Bermata Satu Penguasa Laut Riau

Ketua Dewan Administrasi Hutan yang baru ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Gustaf Wilhelm Wiese menuliskan surat dari Rembang, untuk meminta bupati - bupati di Padangan, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bojonegoro dan Panolan, yang sekarang Cepu.

Dari daerah inilah Belanda membutuhkan untuk kegiatan penebangan kayu. Maka bupati - bupati wilayah Padangan dan Panolan, diminta untuk hadir di Yogyakarta. Tujuannya satu guna mendengarkan instruksi - instruksi Daendels. Raden Ronggo yang merupakan adipati di Madiun, juga dipanggil menghadap.