Menkumham Digugat Terkait Kebijakan Asimilasi Bebaskan Napi
Senin, 27 April 2020 - 11:03 WIB
loading...
A
A
A
Boyamin juga menyatakan, gugatan ini diajukan untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Meski gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Boyamin meyakini jika gugatan ini dikabulkan, maka akan berlaku di seluruh Indonesia.
"Jadi yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan Napi mendapat asimilasi. Mereka masih berstatus sebagai napi sehingga pembinaan dan pengawasan masih tetap menjadi tanggung jawab Menkumham dan jajarannya," jelasnya.
Dalam petitumnya, Boyamin pun meminta Majelis Hakim, agar menyatakan program asimilasi yang telah disetujui oleh Yasonna itu dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum.
"Kami meminta Majelis Hakim nemerintahkan untuk membatalkan asimilasi dan menarik kembali semua Napi yang dilepaskan kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan dilakukan psikotes serta meminta Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat melakukan pengawasan ketat terhadap Napi yang memenuhi syarat asimilasi sehingga para Napi tidak melakukan kejahatan berulang," tuturnya.
"Jadi yang dipersalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan Napi mendapat asimilasi. Mereka masih berstatus sebagai napi sehingga pembinaan dan pengawasan masih tetap menjadi tanggung jawab Menkumham dan jajarannya," jelasnya.
Dalam petitumnya, Boyamin pun meminta Majelis Hakim, agar menyatakan program asimilasi yang telah disetujui oleh Yasonna itu dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum.
"Kami meminta Majelis Hakim nemerintahkan untuk membatalkan asimilasi dan menarik kembali semua Napi yang dilepaskan kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan dilakukan psikotes serta meminta Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat melakukan pengawasan ketat terhadap Napi yang memenuhi syarat asimilasi sehingga para Napi tidak melakukan kejahatan berulang," tuturnya.
(don)
Lihat Juga :
