Timsel dan Pansel BUMD Makassar Bakal Digugat ke PTUN
Selasa, 26 Juli 2022 - 19:30 WIB
loading...
Tim Seleksi dan Panitia Seleksi lelang jabatan direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Tim Seleksi dan Panitia Seleksi lelang jabatan direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu rencana diajukan oleh sejumlah mantan peserta lelang yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu.
Setidaknya, tiga mantan peserta lelang, yakni Busrah Abdullah, Natsar Desi, dan Sulaiman sudah mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tujuannya, untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan dalam waktu dekat.
Baca Juga: BUMD Makassar Berpotensi Jadi Penampungan Tim Sukses
Langkah ini diambil seiring mereka menilai adanya pelanggaran administrasi. Sebab ada peserta yang lolos, ternyata tidak memenuhi kualifikasi umur seperti yang dipersyaratkan.
"Banyak pelanggaran. Kalau usia misalnya, ada yang sudah 60 tahun lebih dan batas dewas kan 60 tahun. Alasan timsel, peserta itu sudah pernah mendaftar sebelumnya. Mana regenerasi kalau begini?," ujar Busrah Abdullah.
Kejanggalan lainnya, yakni saat tahapan belum mengacu pada regulasi, sehingga cacat hukum. Termasuk, pengambilan keputusan berupa penundaan hasil seleksi yang dianggap merugikan.
"Banyak kejanggalan dan kesalahan yang diumumkan oleh pansel dan timsel, itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Itu merugikan beberapa peserta," jelasnya.
Setidaknya, tiga mantan peserta lelang, yakni Busrah Abdullah, Natsar Desi, dan Sulaiman sudah mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tujuannya, untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melayangkan gugatan dalam waktu dekat.
Baca Juga: BUMD Makassar Berpotensi Jadi Penampungan Tim Sukses
Langkah ini diambil seiring mereka menilai adanya pelanggaran administrasi. Sebab ada peserta yang lolos, ternyata tidak memenuhi kualifikasi umur seperti yang dipersyaratkan.
"Banyak pelanggaran. Kalau usia misalnya, ada yang sudah 60 tahun lebih dan batas dewas kan 60 tahun. Alasan timsel, peserta itu sudah pernah mendaftar sebelumnya. Mana regenerasi kalau begini?," ujar Busrah Abdullah.
Kejanggalan lainnya, yakni saat tahapan belum mengacu pada regulasi, sehingga cacat hukum. Termasuk, pengambilan keputusan berupa penundaan hasil seleksi yang dianggap merugikan.
"Banyak kejanggalan dan kesalahan yang diumumkan oleh pansel dan timsel, itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Itu merugikan beberapa peserta," jelasnya.
Lihat Juga :
