Kepala BPKA Sebut Jalur Kereta Api Segmen Makassar Tak Mungkin Melayang

MAKASSAR - Polemik pembangunan jalur kereta api segmen Makassar masih terus bergulir. Sebelumnya, Wali Kota Makasar Moh Ramdhan Pomanto menyatakan penolakannya terhadap desain Kereta Api Sulawesi Selatan di kota daeng.

Orang nomor satu Pemkot Makassar itu meminta jalur kereta api di Kota Daeng dibuat dengan konsep melayang atau elevated. Dia menolak desain landed atau menapak yang diajukan Balai Kereta Api Sulsel.



Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Amanna Gappa mengungkapkan, jalur kereta api (KA) untuk segmen Makassar tidak memungkinkan pembangunan untuk melayang (elevated).

Dalam press konferensi yang dilakukan, Amanna Gappa di kantornya, dia mengatakan, pembangunan elevated baru bisa dilakukan jika masuk dalam perkotaan dan masuk juga di jalur utama sehingga tidak ada ruang bebas ketika kontruksi dilakukan secara at grade (bawah).

"Sedangkan trase kita di Makassar itu belum masuk dalam kota. Jalur saat ini masih berupa lahan belum masuk perkotaan, sehingga efesien sekali yah," ujar Amanna di kantor Balai Pengelolaan Kereta Api Sulsel, Rabu, (20/7/2022).

Jika saja, pembangunan rel kereta masuk dalam kawasan perkotaan yang padat, kata dia, maka tidak menuntup kemungkinan itu harus elevated atau terowongan bawah tanah.

"Nanti jika ada perencanaan ke kota yah mau tidak mau harus elevated atau bikin terowongan bawah tanah seperti di Singapura dan Jepang atau di MRT Jakarta itu juga sudah ada," lanjut dia.

Selain itu, dana yang terbatas juga menyulitkan untuk pembangunan rel kereta api elevated. Amanna Gappa mengaku, jika menggunakan kontruksi elevated di Makassar maka biaya yang digunakan cukup besar, perkilo meternya bisa mencapai Rp300 milliar.

"Karena mahal sekali, itu perkilo meternya, itu biayanya Rp300 milliar sementara alokasi anggaran kita saat ini kan memang keterbatasan kemampuan pemerintah sehingga kontruksi. Juga dengan jalur at grade di Makassar dijamin kuat dan tidak ada perpotongan jalan raya," bebernya.



Lanjut dia, untuk kontruksi at grade telah dikaji secara mendalam dan telah memperhitungkan banjir yang akan terjadi nantinya, dengan jangka waktu 50 tahun ke depan.

"Kemudian secara desain untuk perhitungan banjir pun sudah kita lakukan ada nanti alat yang bisa menyeimbangkan. Nah kan kanan kiri itu masih sawah tidak mungkin dibangun seperti ini kan yah (elevated)," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya fokus pada percepatan pembangunan kereta api agar sesuai dengan judwalnya.

"Yang sekarang kita fokuskan adalah bagaimana mengawal pembangunan ini (kereta api) supaya tuntas. Makassar-Parepare itu saya kira poinnya. Juga jangan sampai kita yang mengubah-ubah, sementara tahapannya sudah selesai semua," tutup Amanna Gappa.

PK Pengadaan Lahan, Ryco Pradhana Candra menyampaikan, terkait dokumen untuk RTRW telah terbit dan sudah disahkan.

"Jadi semua sudah selesai dokumennya, sudah selesai izin lingkungan. Kalau pembahasan RTRW ini telah terbit RTRW provinsi dan telah disahkan, dimana untuk trase pengadaan lahan ini (Makassar) sudah sesuai dengan RTRW di Sulsel," ucap Ryco.



Ryco bertutur, pihaknya juga telah sepakat dengan Pemprov Sulsel selaku yang berwenang untuk penetapan lokasi untuk proses RTRW.

"Kalau untuk proses diskusi dan koordinasi, memang kami di tahun 2021 sudah membahas proses pengadaan tanah. Dan kita juga telah berkomunikasi dan berkunjung ke Pemprov Sulsel sebagai instansi yang berwenang untuk menetapkan lokasi dan sudah ada kesepakatan dari awal," pungkas Ryco.