Aturan Vaksin Booster Sebagai Syarat Perjalanan Diminta Dikaji Ulang
Selasa, 19 Juli 2022 - 12:04 WIB
loading...
Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono menyoal kebijakan pemerintah yang menjadikan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat bagi pengguna transportasi publik.
Kebijakan terkait vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan itu merujuk pada SE Satgas Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. Aturan itu dinilai sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi nasional.
Mantan Wakil Sekjen MTI Pusat itu mengungkapkan, pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim bila dibandingkan dengan transportasi online dan pribadi.
Persentasepengguna transportasi massal hanya sekitar 12 persen saja dari total yang memanfaatkan transportasi publik tidak massal dan transportasi pribadi.
Baca Juga: Capaian Booster Rendah, Mendagri Dorong Pemda Berinovasi Ajak Warga Vaksinasi
"Sehingga bila ini diterapkan tidak akan berdampak terhadap kekebalan komunal (herd immunity) bahkan dampaknya pada perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi dan berdampak macet atau traffic jam, serta peningkatan kecelakaan di jalan raya," ungkap Bambang Haryo.
Dijelaskan anggota DPR-RI Periode 2014-2019 itu, dari sisi pemborosan, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi bertambah dan seharusnya pemerintah paham dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.
Kebijakan terkait vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan itu merujuk pada SE Satgas Covid-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. Aturan itu dinilai sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi nasional.
Mantan Wakil Sekjen MTI Pusat itu mengungkapkan, pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim bila dibandingkan dengan transportasi online dan pribadi.
Persentasepengguna transportasi massal hanya sekitar 12 persen saja dari total yang memanfaatkan transportasi publik tidak massal dan transportasi pribadi.
Baca Juga: Capaian Booster Rendah, Mendagri Dorong Pemda Berinovasi Ajak Warga Vaksinasi
"Sehingga bila ini diterapkan tidak akan berdampak terhadap kekebalan komunal (herd immunity) bahkan dampaknya pada perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi dan berdampak macet atau traffic jam, serta peningkatan kecelakaan di jalan raya," ungkap Bambang Haryo.
Dijelaskan anggota DPR-RI Periode 2014-2019 itu, dari sisi pemborosan, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi bertambah dan seharusnya pemerintah paham dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.
Lihat Juga :
