Khofifah Minta Adanya Sinkronisasi Perwali dan Perbup PSBB
Minggu, 26 April 2020 - 20:23 WIB
loading...
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa bersama Forkopimda Jatim memberikan keterangan jelang PSBB di Grahadi Surabaya, Minggu (26/4/2020). Foto/SINDONews/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawat Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik akan berjalan efektif ketika ada sinkronasi aturan di ketiga daerah tersebut.
Sebelumnya, ditemukan ada aturan yang tidak sinkron antara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Berbup) mengenai PSBB.
Salah satu diantaranya, aturan mengenai Jam Malam. Di Kabupaten Sidoarjo, selama PSBB yang akan dilaksanakan mulai 28 April hingga 11 Mei 2020, diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 hingga pukul 04.00 WIB. Artinya. semua aktivitas masyarakat mulai pukul 21.00 WIB sudah harus berhenti total.
Terkecuali warga yang bekerja pada shift malam, mengantar orang sakit dan meninggal, tenaga medis, TNI/Polri. Serta orang pengantar angkutan sembako, BBM, dan obat-obatan.
Anehnya, di Perwali Surabaya maupun Perbup Gresik tidak mengatur adanya jam malam. Belakangan, Gresik dan Surabaya akhirnya menerapkan jam malam.
“Sosialisasi tinggal sehari. Saya ingin pelaksanaan padu dan berseiring. Jika ada yang menerapkan jam, maka harus sama-sama. Sinkronisasi ini penting agar PSBB di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik bisa berjalan efektif,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (26/4/2020).
Menurut Khofifah, kebijakan PSBB ini diberlakukan untuk menurunkan kasus COVID-19. Baik itu kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP). PSBB juga diberlakukan untuk menurunkan tingkat kematian akibat virus corona.
“Sejauh ini, yang meninggal akibat COVID-19 karena penyakit bawaan seperti diabetes. Kemudian keterlambatan dalam pelayanan akses kesehatan,” kata Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim itu meminta agar masyarakat tidak memberi stigma yang buruk terhadap orang meninggal akibat COVID-19.
Menurut dia, tidak pantas orang yang meninggal akibat virus corona mendapat stigma buruk. Sebaliknya, dirinya meminta warga untuk bergotong royong dalam memberi simpati dan empati pada pasien yang meninggal dunia. “Kembali pada soal PSBB, nanti juga ada sanksi. Aturan tanpa sanksi juga tidak akan efektif,” kata dia.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan akan menyampaikan pada jajaran dibawahnya terkait pelaksanaan PSBB. Pihaknya tidak ingin aparat yang terjun di lapangan, tidak memahami apa tujuan pelaksanaan PSBB. “Selain itu, kami juga akan rapatkan lagi mengenai sebaran check poin di daerah yang menerapkan PSBB. Ini terkait dengan sebaran personel,” pungkas dia.
Sebelumnya, ditemukan ada aturan yang tidak sinkron antara Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Bupati (Berbup) mengenai PSBB.
Salah satu diantaranya, aturan mengenai Jam Malam. Di Kabupaten Sidoarjo, selama PSBB yang akan dilaksanakan mulai 28 April hingga 11 Mei 2020, diberlakukan jam malam mulai pukul 21.00 hingga pukul 04.00 WIB. Artinya. semua aktivitas masyarakat mulai pukul 21.00 WIB sudah harus berhenti total.
Terkecuali warga yang bekerja pada shift malam, mengantar orang sakit dan meninggal, tenaga medis, TNI/Polri. Serta orang pengantar angkutan sembako, BBM, dan obat-obatan.
Anehnya, di Perwali Surabaya maupun Perbup Gresik tidak mengatur adanya jam malam. Belakangan, Gresik dan Surabaya akhirnya menerapkan jam malam.
“Sosialisasi tinggal sehari. Saya ingin pelaksanaan padu dan berseiring. Jika ada yang menerapkan jam, maka harus sama-sama. Sinkronisasi ini penting agar PSBB di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik bisa berjalan efektif,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (26/4/2020).
Menurut Khofifah, kebijakan PSBB ini diberlakukan untuk menurunkan kasus COVID-19. Baik itu kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP). PSBB juga diberlakukan untuk menurunkan tingkat kematian akibat virus corona.
“Sejauh ini, yang meninggal akibat COVID-19 karena penyakit bawaan seperti diabetes. Kemudian keterlambatan dalam pelayanan akses kesehatan,” kata Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim itu meminta agar masyarakat tidak memberi stigma yang buruk terhadap orang meninggal akibat COVID-19.
Menurut dia, tidak pantas orang yang meninggal akibat virus corona mendapat stigma buruk. Sebaliknya, dirinya meminta warga untuk bergotong royong dalam memberi simpati dan empati pada pasien yang meninggal dunia. “Kembali pada soal PSBB, nanti juga ada sanksi. Aturan tanpa sanksi juga tidak akan efektif,” kata dia.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan akan menyampaikan pada jajaran dibawahnya terkait pelaksanaan PSBB. Pihaknya tidak ingin aparat yang terjun di lapangan, tidak memahami apa tujuan pelaksanaan PSBB. “Selain itu, kami juga akan rapatkan lagi mengenai sebaran check poin di daerah yang menerapkan PSBB. Ini terkait dengan sebaran personel,” pungkas dia.
(nth)
