3 Kota di Jawa Timur Mulai Buka Pendaftaran MyPertamina, Mana Saja?

Selasa, 12 Juli 2022 - 17:45 WIB
loading...
3 Kota di Jawa Timur Mulai Buka Pendaftaran MyPertamina, Mana Saja?
Tiga kota di Jawa Timur mulai membuka pendaftaran MyPertamina.Foto/dok
A A A
SURABAYA - Pertamina melakukan perluasan pendaftaran subsidi tepat melalui website https://subsiditepat.mypertamina.id. Salah satunya di Kota Madiun, Jawa Timur (Jatim). Pendaftaran subsidi tepat BBM sebelumnya diberlakukan di beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia sejak 1 Juli 2022 lalu.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Deden Mochammad Idhani mengatakan, dari 13 Kota dan Kabupaten yang dilakukan pendaftaran subsidi tepat pada 1 Juli 2022, telah masuk sebanyak lebih dari 79.000 data kendaraan melalui website subsiditepat.mypertamina.id tersebut.

"Dan pada tanggal 11 Juli 2022 dilakukan perluasan pendaftaran subsidi tepat di 37 Kota serta Kabupaten di Indonesia termasuk Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Malang di Jawa Timur,” ujar Deden, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Blitar Gempar, Pria Tewas di Sebelah Ular Sanca Kembang 5 Meter

Dia menambahkan, dalam penyaluran BBM bersubsidi yaitu solar dan BBM Penugasan yaitu Pertalite, ditemui banyak fakta penyaluran yang tidak tepat sasaran. Di mana pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi. "Tentunya ini akan membebani dan mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan," imbuhnya.

Menurutnya, subsidi yang tepat sasaran ini menjadi penting, mengingat Pemerintah sendiri telah berkontribusi besar mengalokasikan dana hingga Rp520 triliun untuk subsidi energi di tahun 2022. Dalam memastikan subsidi energi dapat disalurkan tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga harus mematuhi regulasi yang berlaku.

Antara lain, Peraturan Presiden Nomor 191/2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020. Lalu Perpres Nomor 191/2014 masih dalam proses revisi untuk penetapan pihak-pihak yang berhak mendapatkan subsidi. “Hal-hal yang terkait segmentasi pengguna, kuota, dan regulasi terkait penyaluran lain akan tertuang dalam regulasi tersebut yang pada saatnya akan diterapkan," ujarnya.

Deden menyatakan, Pertamina Patra Niaga selaku yang ditugaskan juga berinisiatif, untuk memastikan penyaluran di lapangan ini bisa berjalan lebih tepat sasaran. Yakni dengan memulai uji coba pendaftaran. Pendaftaran dapat melalui aplikasi MyPertamina, website pedulitepat.mypertamina.id. "Bisa juga daftar langsung di SPBU yang ditunjuk," lanjut Deden.

Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 06/2013, penggunaan sistem teknologi IT dalam penyaluran BBM dapat dilakukan. Mulai 1 Juli 2022, telah dilakukan uji coba pendaftaran melalui website MyPertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.

Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id . Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU. Sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa telepon genggam ke SPBU. Mekanisme ini pun masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil) dan belum untuk kendaraan roda dua.

“Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar tanpa menggunakan QR code tersebut. Namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya. Kami juga tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website https://subsiditepat.mypertamina.id , dan ini khusus untuk kendaraan roda empat saja,” kata Deden.

Deden memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat. Namun ini untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi. “Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran. Kedepan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” pungkas Deden
(msd)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1220 seconds (10.101#12.26)