Pemkot Palembang Awasi dan Kaji Pencabutan Izin ACT
Jum'at, 08 Juli 2022 - 17:05 WIB
loading...
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sebagai pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang di kantor cabang ACT Palembang. SINDOnews/Dede
A
A
A
PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan mulai mengawasi donasi masuk maupun yang disalurkan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sebagai pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang di kantor cabang ACT Palembang.
"Bersama Dinas Sosial, kami akan berkoordinasi terkait kajian pencabutan izin di Palembang. Karena sebagai pemberi izin kegiatan sosial," ujar Ratu Dewa, Jumat (8/7/2022).
Pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial ACT selanjutnya juga harus berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Surat Keputusan nomor 133/HUK/2022.
Dalam surat keputusan itu, ditemukan indikasi penyimpangan dalam mengambil besaran donasi oleh lembaga filantropi ACT yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan yang dimaksud dalam keputusan Kemensos tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
"Pada prinsipnya kami menaati hal yang menjadi ketentuan pemerintah pusat. Kami juga akan proaktif dalam segi pengawasan setiap aktivitas penghimpunan donasi sosial," kata Dewa.
Menyikapi kasus ACT yang terindikasi menyimpang, Ratu Dewa tak menyangka jika indikasi dilakukan oleh pimpinan yayasan sosial tersebut. Sebab ACT dinilai telah memberi manfaat kepada masyarakat Palembang lewat kegiatan sosial.
Namun, kata Ratu Dewa, untuk menaati proses keputusan Kemensos dan instansi terkait lainnya di tingkat pusat, pihaknya meminta masyarakat tidak mendonasikan apapun kepada lembaga tersebut.
"Sementara ini sembari melakukan pengawasan dan pengkajian, masyarakat kami imbau tidak berdonasi melalui ACT," katanya.
Baca: Misteri Alam Gaib di Gunung Arjuno, Ada Kerajaan seperti Tutur Tinular hingga Pasar.
Sementara itu, Humas Kantor Cabang ACT Palembang, Hening menjelaskan, bahwa kasus yang menimpa ACT pusat tidak menghentikan aktivitas sosial di Palembang karena untuk menjaga kepercayaan donatur.
Menurutnya, aktivitas sosial tersebut berupa penyaluran bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang membutuhkan, dan disalurkan setelah pengumpulan dihimpun ACT Palembang dari para donatur. Baca Juga: Oknum PNS BPSDM NTB Ditangkap Polisi karena Tipu Korban Rp28 Juta.
"Donasi yang masuk masih harus diimplementasikan atau disalurkan. Donasi itu kami terima dari masyarakat, terus kami serahkan terlebih dahulu ke Yayasan ACT Pusat lalu disalurkan," pungkasnya.
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa mengatakan, bahwa pengawasan tersebut sebagai pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial pengumpulan uang dan barang di kantor cabang ACT Palembang.
"Bersama Dinas Sosial, kami akan berkoordinasi terkait kajian pencabutan izin di Palembang. Karena sebagai pemberi izin kegiatan sosial," ujar Ratu Dewa, Jumat (8/7/2022).
Pengkajian pencabutan izin kegiatan sosial ACT selanjutnya juga harus berdasarkan keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Surat Keputusan nomor 133/HUK/2022.
Dalam surat keputusan itu, ditemukan indikasi penyimpangan dalam mengambil besaran donasi oleh lembaga filantropi ACT yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ketentuan yang dimaksud dalam keputusan Kemensos tertulis dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1980, tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
"Pada prinsipnya kami menaati hal yang menjadi ketentuan pemerintah pusat. Kami juga akan proaktif dalam segi pengawasan setiap aktivitas penghimpunan donasi sosial," kata Dewa.
Menyikapi kasus ACT yang terindikasi menyimpang, Ratu Dewa tak menyangka jika indikasi dilakukan oleh pimpinan yayasan sosial tersebut. Sebab ACT dinilai telah memberi manfaat kepada masyarakat Palembang lewat kegiatan sosial.
Namun, kata Ratu Dewa, untuk menaati proses keputusan Kemensos dan instansi terkait lainnya di tingkat pusat, pihaknya meminta masyarakat tidak mendonasikan apapun kepada lembaga tersebut.
"Sementara ini sembari melakukan pengawasan dan pengkajian, masyarakat kami imbau tidak berdonasi melalui ACT," katanya.
Baca: Misteri Alam Gaib di Gunung Arjuno, Ada Kerajaan seperti Tutur Tinular hingga Pasar.
Sementara itu, Humas Kantor Cabang ACT Palembang, Hening menjelaskan, bahwa kasus yang menimpa ACT pusat tidak menghentikan aktivitas sosial di Palembang karena untuk menjaga kepercayaan donatur.
Menurutnya, aktivitas sosial tersebut berupa penyaluran bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang membutuhkan, dan disalurkan setelah pengumpulan dihimpun ACT Palembang dari para donatur. Baca Juga: Oknum PNS BPSDM NTB Ditangkap Polisi karena Tipu Korban Rp28 Juta.
"Donasi yang masuk masih harus diimplementasikan atau disalurkan. Donasi itu kami terima dari masyarakat, terus kami serahkan terlebih dahulu ke Yayasan ACT Pusat lalu disalurkan," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
