Sebanyak 491 RTLH Dibedah BSPS PKE, Bupati Kaur Minta Warga Tumbuhkan Semangat Gotong Royong
Kamis, 07 Juli 2022 - 21:08 WIB
loading...
Bupati Kaur Lismidanto menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II serta peletakan batu pertama tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan bedah rumah Selasa (5/7/2022).
A
A
A
BINTUHAN - Bupati Kaur Lismidanto secara simbolis menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II senilai Rp20 juta untuk setiap rumah serta peletakan batu pertama tanda dimulainya pelaksanaan pembangunan bedah rumah dalam mendukung program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal, Bengkulu, Selasa (5/7/2022).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hiftario Syahputra dalam laporannya mengatakan untuk program PKE dan Stunting di Kabupaten Kaur tahun 2022, pada tahap II menyasar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maje dan Nasal.
“Setelah dilakukan survey dan verifikasi dari sebelumnya diusulkan 656, dan yang mendapatkan bantuan bedah rumah 491 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 454 berada di Kecamatan Nasal dan 37 di kecamatan Maje,“ tuturnya.
Hiftario menambahkan di Kecamatan Nasal ada tiga desa yang mendapatkan program bantuan bedah rumah BSPS PKE sedangkan di Kecamatan Maje ada satu desa.
“Untuk tiga desa di Kecamatan Nasal rincian penerima manfaat di antaranya Desa Sukajaya 103 RTLH, desa Muara Dua 118 RTLH dan desa Sumber Harapan yang dilakukan titik nol hari ini berjumlah 233 RTLH, sedangkan Kecamatan Maje ada di desa Sinar Mulya dengan 37 RTLH,” paparnya.
Tambat Yulis, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 10,86 juta jiwa. “Kementerian PUPR melalui program BSPS memberikan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dan sesuai arahan Presiden RI untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem melalui penanganan rumah tidak layak huni melaui program BSPS-PKE,” ujar Tambat.
Dia menambahkan Program BSPS PKE ini awalnya mengharapkan swadaya masyarakat setempat, namun untuk tahap II ini tidak dengan swadaya, tapi bantuan sebesar Rp20 juta dengan peruntukan 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk dapat bekerja lebih keras dan lebih baik lagi, karena kegiatan BSPS ini merupakan kegiatan yang dilakukan skema padat karya tunai dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” kata Tambat
Menurut Tambat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan program padat karya ini guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, dan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah khususnya masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni.
"Lebih sehat dan lebih nyaman, karena rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak sebagai sarana pembinaan keluarga yang merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya," tuturnya.
Pelaksanaan BPSPS PKE di Kabupaten Kaur tahun ini tersebar di dua kecamatan yang terdiri dari empat desa dengan alokasi yang sudah disalurkan sejumlah 439 unit dengan total anggaran sekitar Rp8.768.000.000.
Program BSPS PKE di Kabupaten Kaur akan menyerap tenaga kerja sebesar 878 orang tenaga kerja. Program BSPS di Kabupaten Kaur sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2022 sudah terlaksana untuk BSPS Reguler dan BSPS PKE 1837 unit dengan jumlah senilai Rp31,58 miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten Kaur.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kepala satuan kerja, Pemerintah Kabupaten Kaur, Kepala Satuan Kerja Perumahan Provinsi Jambi, kepala desa, tenaga pendamping lapangan yang telah membatu mengawal menyukseskan program BSPS, khususnya BSPS tahap II di Kabupaten Kaur,” kata Tambat.
Dia juga mengingatkan bantuan BSPS ini langsung kepada masyarakat. Dirinya berharap kepada tenaga lapangan untuk tidak mengambil pungutan kepada penerima bantuan, karena bantuan ini murni untuk masyarakat.
Bupati Lismidianto menyampaikan bahwa program bantuan Perumahan Stimulan tahap II ini sangat membantu pemerintah daerah. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR. Penyediaan perumahan di Provinsi Jambi yang telah mengalokasikan bantuan BSPS sejak 2016. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Menurut Bupati Lismidianto, sampai 2022 program BSPS telah merehab sebanyak 1.837 unit rumah tidak layak huni. "Kami mengharapkan agar bantuan ini terus berlanjut. Untuk tahap dua ini akan dibedah sebanyak 713 rumah masyarakat berpenghasilan rendah tidak layak huni di Kabupaten Kaur yang tersebar di empat kecamatan,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan kepada masyarakat penerima manfaat BSPS PKE untuk benar-benar memanfaatkan bantuan stimulus yang didapat untuk membangunan rumah layak huni, bersih sehat dan nyaman ditempati.
"Mudah-mudahan dari titik nol yang dilakukan hari ini 491 rumah bisa selesai dengan aman dan lancar, dan bagi pemiliknya bisa nyaman dan aman menempati rumah yang di bedah," katanya. CM
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Hiftario Syahputra dalam laporannya mengatakan untuk program PKE dan Stunting di Kabupaten Kaur tahun 2022, pada tahap II menyasar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Maje dan Nasal.
“Setelah dilakukan survey dan verifikasi dari sebelumnya diusulkan 656, dan yang mendapatkan bantuan bedah rumah 491 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 454 berada di Kecamatan Nasal dan 37 di kecamatan Maje,“ tuturnya.
Hiftario menambahkan di Kecamatan Nasal ada tiga desa yang mendapatkan program bantuan bedah rumah BSPS PKE sedangkan di Kecamatan Maje ada satu desa.
“Untuk tiga desa di Kecamatan Nasal rincian penerima manfaat di antaranya Desa Sukajaya 103 RTLH, desa Muara Dua 118 RTLH dan desa Sumber Harapan yang dilakukan titik nol hari ini berjumlah 233 RTLH, sedangkan Kecamatan Maje ada di desa Sinar Mulya dengan 37 RTLH,” paparnya.
Tambat Yulis, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera IV Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI , dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Pusat terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 10,86 juta jiwa. “Kementerian PUPR melalui program BSPS memberikan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni dan sesuai arahan Presiden RI untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem melalui penanganan rumah tidak layak huni melaui program BSPS-PKE,” ujar Tambat.
Dia menambahkan Program BSPS PKE ini awalnya mengharapkan swadaya masyarakat setempat, namun untuk tahap II ini tidak dengan swadaya, tapi bantuan sebesar Rp20 juta dengan peruntukan 17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
“Saya mengharapkan kepada seluruh stakeholder untuk dapat bekerja lebih keras dan lebih baik lagi, karena kegiatan BSPS ini merupakan kegiatan yang dilakukan skema padat karya tunai dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran,” kata Tambat
Menurut Tambat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan program padat karya ini guna mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, dan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah khususnya masyarakat yang membutuhkan sehingga rumahnya menjadi layak huni.
"Lebih sehat dan lebih nyaman, karena rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak sebagai sarana pembinaan keluarga yang merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya," tuturnya.
Pelaksanaan BPSPS PKE di Kabupaten Kaur tahun ini tersebar di dua kecamatan yang terdiri dari empat desa dengan alokasi yang sudah disalurkan sejumlah 439 unit dengan total anggaran sekitar Rp8.768.000.000.
Program BSPS PKE di Kabupaten Kaur akan menyerap tenaga kerja sebesar 878 orang tenaga kerja. Program BSPS di Kabupaten Kaur sudah dilakukan sejak 2016 sampai 2022 sudah terlaksana untuk BSPS Reguler dan BSPS PKE 1837 unit dengan jumlah senilai Rp31,58 miliar yang tersebar di seluruh Kabupaten Kaur.
“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kepala satuan kerja, Pemerintah Kabupaten Kaur, Kepala Satuan Kerja Perumahan Provinsi Jambi, kepala desa, tenaga pendamping lapangan yang telah membatu mengawal menyukseskan program BSPS, khususnya BSPS tahap II di Kabupaten Kaur,” kata Tambat.
Dia juga mengingatkan bantuan BSPS ini langsung kepada masyarakat. Dirinya berharap kepada tenaga lapangan untuk tidak mengambil pungutan kepada penerima bantuan, karena bantuan ini murni untuk masyarakat.
Bupati Lismidianto menyampaikan bahwa program bantuan Perumahan Stimulan tahap II ini sangat membantu pemerintah daerah. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR. Penyediaan perumahan di Provinsi Jambi yang telah mengalokasikan bantuan BSPS sejak 2016. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Menurut Bupati Lismidianto, sampai 2022 program BSPS telah merehab sebanyak 1.837 unit rumah tidak layak huni. "Kami mengharapkan agar bantuan ini terus berlanjut. Untuk tahap dua ini akan dibedah sebanyak 713 rumah masyarakat berpenghasilan rendah tidak layak huni di Kabupaten Kaur yang tersebar di empat kecamatan,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan kepada masyarakat penerima manfaat BSPS PKE untuk benar-benar memanfaatkan bantuan stimulus yang didapat untuk membangunan rumah layak huni, bersih sehat dan nyaman ditempati.
"Mudah-mudahan dari titik nol yang dilakukan hari ini 491 rumah bisa selesai dengan aman dan lancar, dan bagi pemiliknya bisa nyaman dan aman menempati rumah yang di bedah," katanya. CM
(ars)
Lihat Juga :
