ICRAF-DPPPA Sulsel Dorong PUG Minimalisir Dampak Perubahan Iklim Terhadap Perempuan
Selasa, 05 Juli 2022 - 21:20 WIB
loading...
Suasana diskusi lintas OPD dengan tema Perempuan dan Perubahan Iklim, di Hotel Claro Makassar, Selasa (5/7/2022). Foto: SINDOnews/Syamsi Nur Fadhila
A
A
A
MAKASSAR - World Agroforestry (ICRAF) Indonesia melalui Land4Lives bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-DALDUK KB) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar diskusi lintas OPD dengan tema Perempuan dan Perubahan Iklim, di Hotel Claro Makassar, Selasa (5/7/2022).
Kepala DPPPA-DALDUK KB Sulsel, A Mirna berujar, kegiatan ini sebagai upaya dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan bentang lahan dan untuk dapat mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai produk kebijakan pembangunan.
Baca juga:Megawati Soroti Kesetaraan Gender, Sinyal Capres PDIP Perempuan?
Kata dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan aspek gender sebagai salah satu lingkup dari pelaksanaan pembangunan, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
"Pengarusutamaan gender (PUG) bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh perangkat daerah dan instansi," katanya.
Dalam konteks perubahan iklim, beberapa studi dan laporan menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam. Namun sayangnya, perempuan memiliki lebih sedikit akses akan sumber daya alam tersebut.
Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.
Salah satu dampak perubahan iklim sebut saja kegagalan panen. Kegagalan panen ini juga memberi dampak bagi perempuan seperti terbatasnya penyediaan pangan rumah tangga.
Baca juga:PDB Global Terancam Turun USD1 Triliun Akibat Permasalahan Gender
Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives), M. Syahrir mengatakan, upaya Pemerintah Sulawesi Selatan sudah sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam proyek Land4Lives.
Land4Lives yang dijalankan oleh ICRAF Indonesia merupakan proyek lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Kanada Melalui Global Affairs Canada.
Hal ini bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas. pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
"Kami mendukung komitmen Pemerintah Sulawesi Selatan dalam pengarusutamaan gender, karena salah satu prinsip yang diyakini dalam Land4Lives adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim," kata Syahrir.
Melalui diskusi lintas OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam upaya penguatan peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Baca juga:Sapi Kurban Jokowi Dijamin Bebas PMK, Bakal Disembelih-Dibagikan di Mamuju
Selain itu, juga menghimpun informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan memulai dialog serta diskusi lintas OPD terkait kebijakan, peraturan, dan kegiatan yang responsif gender.
"Kegiatan diskusi ini hanyalah awal dari kemitraan kami dengan pemerintah daerah provinsi. Kami harapkan akan ada tindak lanjut yang nyata yang berhubungan dengan penguatan produk kebijakan yang makin mendorong peran aktif perempuan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim," pungkasnya.
Kepala DPPPA-DALDUK KB Sulsel, A Mirna berujar, kegiatan ini sebagai upaya dalam mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan bentang lahan dan untuk dapat mengintegrasikan pemberdayaan perempuan ke dalam berbagai produk kebijakan pembangunan.
Baca juga:Megawati Soroti Kesetaraan Gender, Sinyal Capres PDIP Perempuan?
Kata dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menempatkan aspek gender sebagai salah satu lingkup dari pelaksanaan pembangunan, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
"Pengarusutamaan gender (PUG) bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum. Upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir pada seluruh perangkat daerah dan instansi," katanya.
Dalam konteks perubahan iklim, beberapa studi dan laporan menyebutkan bahwa di seluruh dunia, perempuan bergantung pada sumber daya alam. Namun sayangnya, perempuan memiliki lebih sedikit akses akan sumber daya alam tersebut.
Perubahan iklim memberikan dampak berbeda terhadap perempuan yang secara konsisten dirugikan dalam dukungan kelembagaan berupa penyuluhan, penyebaran informasi, dukungan teknis dan layanan lainnya.
Salah satu dampak perubahan iklim sebut saja kegagalan panen. Kegagalan panen ini juga memberi dampak bagi perempuan seperti terbatasnya penyediaan pangan rumah tangga.
Baca juga:PDB Global Terancam Turun USD1 Triliun Akibat Permasalahan Gender
Koordinator Provinsi Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives), M. Syahrir mengatakan, upaya Pemerintah Sulawesi Selatan sudah sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam proyek Land4Lives.
Land4Lives yang dijalankan oleh ICRAF Indonesia merupakan proyek lima tahun yang didanai oleh Pemerintah Kanada Melalui Global Affairs Canada.
Hal ini bertujuan mendukung upaya pemerintah mencapai prioritas. pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan berketahanan iklim dan ketahanan pangan untuk masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
"Kami mendukung komitmen Pemerintah Sulawesi Selatan dalam pengarusutamaan gender, karena salah satu prinsip yang diyakini dalam Land4Lives adalah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat rentan khususnya perempuan dan anak perempuan dalam pengelolaan bentang lahan terutama dalam menghadapi perubahan iklim," kata Syahrir.
Melalui diskusi lintas OPD ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam upaya penguatan peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Baca juga:Sapi Kurban Jokowi Dijamin Bebas PMK, Bakal Disembelih-Dibagikan di Mamuju
Selain itu, juga menghimpun informasi tentang kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan memulai dialog serta diskusi lintas OPD terkait kebijakan, peraturan, dan kegiatan yang responsif gender.
"Kegiatan diskusi ini hanyalah awal dari kemitraan kami dengan pemerintah daerah provinsi. Kami harapkan akan ada tindak lanjut yang nyata yang berhubungan dengan penguatan produk kebijakan yang makin mendorong peran aktif perempuan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim," pungkasnya.
(luq)
Lihat Juga :
