Pemkot Makassar Defisit Rp900 M, Ini Pos Anggaran yang Bakal Dipangkas
Selasa, 05 Juli 2022 - 18:51 WIB
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal memangkas sejumlah pos anggaran lantaran mengalami defisit anggaran cukup besar. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal memangkas sejumlah pos anggaran. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghematan anggaran dari beberapa kegiatan yang dianggap tidak begitu penting.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, membenarkan bahwa pemangkasan anggaran disiapkan untuk rencana penganggaran tahun 2023 mendatang. Pasalnya, defisit anggaran Pemkot Makassar masih sangat besar.
Baca Juga: Dewan Tagih Transparansi Penggunaan Anggaran Makassar Recover
"Itu khusus 2023 karena kami masih minus, kami minus atau defisit Rp900 miliar, itu kan terlalu besar. Walau pun bisa saja akan ditopang dengan silpa, tapi kalau begini terus, tidak ada yang dibikin,” ucap Danny, sapaan akrabnya.
Adapun pos anggaran yang rencananya bakal dipangkas di antaranya adalah ongkos bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah dan bahan bakar untuk kendaraan pejabat eselon III. Anggaran yang dipangkas itu nantinya akan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung ke masyarakat.
Danny berujar, anggaran bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah cukup besar. Di Kecamatan Tamalate misalnya, dia menyebut angkanya bisa mencapai Rp2 miliar.
"Ini yang harus kami teliti. Saya kira kami sudah harus putuskan pakai mobil listrik. (Anggaran) bensin saja luar biasa, Rp2 miliar," tuturnya.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga masuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas. Danny memprediksi bisa menghemat hingga Rp50 miliar dari anggaran itu.
Danny meminta agar anggaran perjalanan dinas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ditinjau ulang. Sebab ada juga beberapa OPD yang memang sangat membutuhkan anggaran tersebut, seperti Bappeda, BKD, dan BPKAD. Termasuk juga pimpinan pemerintahan serta anggota DPRD.
"Tiga OPD ini koordinasi terus dengan pusat, jadi tidak bisa diganggu karena intensitas ke pusat cukup tinggi. Kemudian DPRD, kami akan tawar karena mereka kan punya otoritas sendiri. Kemudian pimpinan pemerintahan seperti, wali kota, wakil wali kota, dan Sekda misalnya. Kami kan ini sering juga dipanggil-panggil," bebernya.
"Yang lain-lain yang tidak perlu, saya akan coret, mudah-mudahan saya bisa hemat Rp50 miliar di situ," imbuh Danny.
Di samping dua item tersebut, anggaran kegiatan seminar hingga pengerjaan-pengerjaan yang dianggap tak perlu juga akan dikurangi.
"Misalnya seminar dalam kota, kalau tidak jelas itu saya cut. Termasuk kegiatan yang berulang-ulang yang tidak tahu hitunganya apa, seperti, pengecetan bangunan. Itu miliaran-miliaran. Saya bilang coret saja," tegasnya.
Jika ditotal, Danny menyebut bisa menghemat anggaran hingga mencapai Rp300 miliar. Ia pun memberi waktu selama tiga hari ini kepada setiap OPD agar segera mengkaji ulang penganggarannya.
"Akan disusun tiga hari ini. Tiga hari ini dicut semua, langsung dirasionalisasi semua," tandasnya.
Baca Juga: Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Muh. Dakhlan, berujar pihaknya bakal segera menindaklanjuti arahan wali kota dengan melakukan koordinasi bersama inspektorat dan Bappeda.
"Itu baru satu tadi saya sudah sampaikan ke pak kabid terkait dengan BBM karena datanya memang ada sama kami, di aset. Angka pastinya besok. Karena itu di wilayahnya BPKAD," tuturnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, membenarkan bahwa pemangkasan anggaran disiapkan untuk rencana penganggaran tahun 2023 mendatang. Pasalnya, defisit anggaran Pemkot Makassar masih sangat besar.
Baca Juga: Dewan Tagih Transparansi Penggunaan Anggaran Makassar Recover
"Itu khusus 2023 karena kami masih minus, kami minus atau defisit Rp900 miliar, itu kan terlalu besar. Walau pun bisa saja akan ditopang dengan silpa, tapi kalau begini terus, tidak ada yang dibikin,” ucap Danny, sapaan akrabnya.
Adapun pos anggaran yang rencananya bakal dipangkas di antaranya adalah ongkos bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah dan bahan bakar untuk kendaraan pejabat eselon III. Anggaran yang dipangkas itu nantinya akan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung ke masyarakat.
Danny berujar, anggaran bahan bakar untuk kendaraan pengangkut sampah cukup besar. Di Kecamatan Tamalate misalnya, dia menyebut angkanya bisa mencapai Rp2 miliar.
"Ini yang harus kami teliti. Saya kira kami sudah harus putuskan pakai mobil listrik. (Anggaran) bensin saja luar biasa, Rp2 miliar," tuturnya.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas juga masuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas. Danny memprediksi bisa menghemat hingga Rp50 miliar dari anggaran itu.
Danny meminta agar anggaran perjalanan dinas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ditinjau ulang. Sebab ada juga beberapa OPD yang memang sangat membutuhkan anggaran tersebut, seperti Bappeda, BKD, dan BPKAD. Termasuk juga pimpinan pemerintahan serta anggota DPRD.
"Tiga OPD ini koordinasi terus dengan pusat, jadi tidak bisa diganggu karena intensitas ke pusat cukup tinggi. Kemudian DPRD, kami akan tawar karena mereka kan punya otoritas sendiri. Kemudian pimpinan pemerintahan seperti, wali kota, wakil wali kota, dan Sekda misalnya. Kami kan ini sering juga dipanggil-panggil," bebernya.
"Yang lain-lain yang tidak perlu, saya akan coret, mudah-mudahan saya bisa hemat Rp50 miliar di situ," imbuh Danny.
Di samping dua item tersebut, anggaran kegiatan seminar hingga pengerjaan-pengerjaan yang dianggap tak perlu juga akan dikurangi.
"Misalnya seminar dalam kota, kalau tidak jelas itu saya cut. Termasuk kegiatan yang berulang-ulang yang tidak tahu hitunganya apa, seperti, pengecetan bangunan. Itu miliaran-miliaran. Saya bilang coret saja," tegasnya.
Jika ditotal, Danny menyebut bisa menghemat anggaran hingga mencapai Rp300 miliar. Ia pun memberi waktu selama tiga hari ini kepada setiap OPD agar segera mengkaji ulang penganggarannya.
"Akan disusun tiga hari ini. Tiga hari ini dicut semua, langsung dirasionalisasi semua," tandasnya.
Baca Juga: Danny Harus Indahkan Dewan dalam Penggunaan Anggaran Makassar Recover
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Muh. Dakhlan, berujar pihaknya bakal segera menindaklanjuti arahan wali kota dengan melakukan koordinasi bersama inspektorat dan Bappeda.
"Itu baru satu tadi saya sudah sampaikan ke pak kabid terkait dengan BBM karena datanya memang ada sama kami, di aset. Angka pastinya besok. Karena itu di wilayahnya BPKAD," tuturnya.
(tri)
Lihat Juga :
