Rektor UMI Jadi Narasumber Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 APTISI
Jum'at, 01 Juli 2022 - 20:03 WIB
loading...
Rektor UMI, Prof Basri Modding, tampil menjadi narasumber dalam Rembuk Nasional dan RPPP ke-1 APTISI di Bali. Foto/Istimewa
A
A
A
BALI - Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Prof Basri Modding, tampil menjadi narasumber dalam Rembuk Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia alias APTISI. Kegiatan itu berlangsung selama tiga hari di Bali Nusa Dua Convention Centre, 1-3 Juli mendatang.
Prof Basri yang juga Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulsel menjadi narasumber bersama Rektor Bina Nusantara, dengan sesi 'Belajar Manajemen Unggul untuk Kemajuan PTS dan Road Map Pendidikan Tinggi'. Adapun tema kegiatan secara menyeluruh yakni 'Digitalisasi Berbasis Blokchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi'.
Baca Juga: Rektor UMI Terpilih sebagai Ketua Aptisi Wilayah IX-A Sulawesi
Ketua Umum APTISI, Dr Budi Djatmiko, dalam sambutannya memaparkan ada tujuh permasalahan yang akan diretas dalam RPPP APTISI di Bali. Masalah tersebut yakni keberadaan pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS , dan uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi.
Selanjutnya, sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, permasalahan izin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS serta revisi UU Sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang. Selain itu, RPPP ke-1 ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik sehingga bisa membangun PT menjadi unggul.
Prof Basri yang juga Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulsel menjadi narasumber bersama Rektor Bina Nusantara, dengan sesi 'Belajar Manajemen Unggul untuk Kemajuan PTS dan Road Map Pendidikan Tinggi'. Adapun tema kegiatan secara menyeluruh yakni 'Digitalisasi Berbasis Blokchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi'.
Baca Juga: Rektor UMI Terpilih sebagai Ketua Aptisi Wilayah IX-A Sulawesi
Ketua Umum APTISI, Dr Budi Djatmiko, dalam sambutannya memaparkan ada tujuh permasalahan yang akan diretas dalam RPPP APTISI di Bali. Masalah tersebut yakni keberadaan pembiayaan LAM yang sangat tinggi, pajak bagi PTS , dan uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU pendidikan tinggi.
Selanjutnya, sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS yang sudah bertahun-tahun, permasalahan izin belajar dosen, dikotomi PTN/PTS serta revisi UU Sisdiknas yang tertutup dan digitalisasi kampus yang menantang. Selain itu, RPPP ke-1 ini juga bertujuan mendengarkan sharing best practice PTS terbaik sehingga bisa membangun PT menjadi unggul.
Lihat Juga :
