Entaskan Warga Kota Surabaya dari Kemiskinan, Wali Kota Eri Cahyadi Gulirkan Program Padat Karya
loading...
A
A
A
KOTA SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memaksimalkan keberadaan lahan aset yang tersebar di 31 kecamatan untuk Rumah Padat Karya. Bahkan, lahan aset yang digunakan tersebut, sudah menyerap ratusan tenaga kerja dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah sekitar.
Dari mulai lahan kosong, Bekas Tanah Kas Desa (BTKD), tambak, hingga Taman Hutan Raya (Tahura), dikelola MBR dengan bermacam-macam klasifikasi bidang usaha. Ada pertanian, perikanan, peternakan, laundry, cuci motor, jahit, potong rambut, kafe hingga budidaya maggot.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pola akhir dari program padat karya adalah untuk mengentas kemiskinan di Kota Pahlawan. Caranya yaitu dengan memanfaatkan lahan aset yang ada di setiap wilayah untuk membuka lapangan kerja sebagai sumber pendapatan warga.
"Jadi, padat karya itu adalah memancing. Bagaimana warga Surabaya dari MBR mau berusaha, mau bekerja. Dan ketika mereka bekerja, kita pastikan mendapatkan pendapatan yang layak Rp 2-3 juta per bulan," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurut dia, bentuk klasifikasi usaha di rumah padat karya ini dapat disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Misalnya, ketika ada lahan aset berupa tambak, maka itu dapat dikelola untuk bidang usaha perikanan. Demikian pula jika aset itu berupa lahan kosong, maka bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau bidang lain.
"Pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk aset itu. Kedua, MBR atau yang belum mendapat pekerjaan kita tawarkan apa yang mereka inginkan. Nah, kita sampaikan bisa tidak kalau model (usaha) seperti ini," katanya.
Akan tetapi, dia menegaskan, bahwa keberadaan rumah padat karya ini yang lebih penting adalah bagaimana dapat menjadi sumber pendapatan warga, khususnya dari keluarga MBR. Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan, setiap warga yang terlibat di rumah padat karya dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 2 juta per bulan.
"Kalau sudah bisa berjalan, baru ditambah lagi. Nah, kita utamakan yang MBR dulu setelah itu baru kita bergerak ke yang lainnya," jelas dia.
Di sisi lain, wali kota yang lekat disapa Cak Eri ini juga meminta jajarannya untuk bisa membaca peluang ketika membuka rumah padat karya di masing-masing wilayah. Misalnya, ketika di suatu wilayah sudah ada jenis usaha laundry, maka di lokasi lainnya diusahakan tidak membuka usaha serupa. Kecuali peluang jenis usaha itu memang masih ada.
“Jadi, kita juga harus pandai membaca marketnya, dan yang paling penting bagaimana warga ini bisa bergerak,” ujarnya.
Bagi dia, untuk membangun dan mensejahterakan warga Kota Surabaya tidak bisa menggunakan ego sektoral. Tapi, harus dengan kekuatan kebersamaan dan gotong-royong. Nah, ketika warga Surabaya bergotong-royong menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka dia meyakini kota ini akan semakin maju dan makmur.
Dari mulai lahan kosong, Bekas Tanah Kas Desa (BTKD), tambak, hingga Taman Hutan Raya (Tahura), dikelola MBR dengan bermacam-macam klasifikasi bidang usaha. Ada pertanian, perikanan, peternakan, laundry, cuci motor, jahit, potong rambut, kafe hingga budidaya maggot.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pola akhir dari program padat karya adalah untuk mengentas kemiskinan di Kota Pahlawan. Caranya yaitu dengan memanfaatkan lahan aset yang ada di setiap wilayah untuk membuka lapangan kerja sebagai sumber pendapatan warga.
"Jadi, padat karya itu adalah memancing. Bagaimana warga Surabaya dari MBR mau berusaha, mau bekerja. Dan ketika mereka bekerja, kita pastikan mendapatkan pendapatan yang layak Rp 2-3 juta per bulan," kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurut dia, bentuk klasifikasi usaha di rumah padat karya ini dapat disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Misalnya, ketika ada lahan aset berupa tambak, maka itu dapat dikelola untuk bidang usaha perikanan. Demikian pula jika aset itu berupa lahan kosong, maka bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau bidang lain.
"Pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk aset itu. Kedua, MBR atau yang belum mendapat pekerjaan kita tawarkan apa yang mereka inginkan. Nah, kita sampaikan bisa tidak kalau model (usaha) seperti ini," katanya.
Akan tetapi, dia menegaskan, bahwa keberadaan rumah padat karya ini yang lebih penting adalah bagaimana dapat menjadi sumber pendapatan warga, khususnya dari keluarga MBR. Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan, setiap warga yang terlibat di rumah padat karya dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 2 juta per bulan.
"Kalau sudah bisa berjalan, baru ditambah lagi. Nah, kita utamakan yang MBR dulu setelah itu baru kita bergerak ke yang lainnya," jelas dia.
Di sisi lain, wali kota yang lekat disapa Cak Eri ini juga meminta jajarannya untuk bisa membaca peluang ketika membuka rumah padat karya di masing-masing wilayah. Misalnya, ketika di suatu wilayah sudah ada jenis usaha laundry, maka di lokasi lainnya diusahakan tidak membuka usaha serupa. Kecuali peluang jenis usaha itu memang masih ada.
“Jadi, kita juga harus pandai membaca marketnya, dan yang paling penting bagaimana warga ini bisa bergerak,” ujarnya.
Bagi dia, untuk membangun dan mensejahterakan warga Kota Surabaya tidak bisa menggunakan ego sektoral. Tapi, harus dengan kekuatan kebersamaan dan gotong-royong. Nah, ketika warga Surabaya bergotong-royong menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka dia meyakini kota ini akan semakin maju dan makmur.