Polda Jabar Sebut Kelompok Khilafatul Muslimin Rentan Lakukan Makar
Selasa, 07 Juni 2022 - 21:03 WIB
loading...
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Polda Jawa Barat menyatakan, kelompok Khilafatul Muslimin yang sempat menghebohkan masyarakat Jabar dengan aktivitasnya rentan melakukan tindakan makar.
Kesimpulan tersebut diperoleh Polda Jabar setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap kelompok tersebut dan aktivitasnya di Jabar.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap fakta bahwa anggota kelompok tersebut telah melakukan aktivitas mengajak masyarakat menegakkan sistem khilafah.
Baca juga: Pimpinan Khilafatul Muslimin Hasan Baraja Pernah Dipenjara Kasus Pengeboman Candi Borobudur
"Beberapa keterangan yang kita peroleh, mereka menyampaikan bahwa sistem Khilafah itu sesuai dengan mereka dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung," ungkap Ibrahim, Selasa (7/6/2022).
Menurut Ibrahim, ajakan itu rentan mengakibatkan masyarakat terdorong melakukan tindakan makar. Meski begitu, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal itu, termasuk mencocokkan fakta dan unsur pidana yang diduga dilanggar.
"Ini memang sudah ada poin yang cukup rentan terkait makar ya. Untuk itu, memang ada beberapa unsur atau fakta-fakta yang akan dicocokkan dengan unsur-unsur pidana. Apabila memang ini terpenuhi, kita akan proses hukum," tegasnya.
Baca juga: Polisi Tetapkan 3 Pimpinan Khilafatul Muslimin di Brebes sebagai Tersangka
Ibrahim pun mengatakan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan sejumlah ulama di Jabar. Dia menegaskan, polisi dan para ulama di Jabar sepakat bahwa Pancasila merupakan falsafah negara yang tak dapat digantikan.
"Kita juga melakukan konsultasi dan kompromi kepada para ulama untuk meminta pendapatnya, pada prinsipnya memang para ulama Alhamdulillah ini kan mendukung dan kita memang semua satu suara, bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila," tegasnya.
Diketahui, Polda Jabar juga telah menyimpulkan bahwa kelompok tersebut ilegal karena tidak mengantongi legalitas organisasi. Pasalnya, kelompok tersebut ternyata tidak memiliki legalitas.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengakui, sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan anggota kelompok Khilafatul Muslimin.
Baca juga: Polda Jabar Dalami Temuan Ribuan Peluru hingga Bahan Peledak TNT di Bandung
Bahkan, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengungkapkan, banyak juga selebaran yang disebar kelompok tersebut di Jabar, seperti yang terjadi di Cimahi, Sukabumi, dan Cianjur.
"Dua-tiga hari lalu ditemukan selebaran (Khilafatul Muslimin) di beberapa tempat seperti Cimahi, Sukabumi dan Cianjur," ungkap Rafani, Rabu (1/6/2022).
Namun, lanjut Rafani, setelah isi selebaran tersebut dibaca, pihaknya melihat bahwa selebaran tersebut sudah dibuat sejak 2016 silam dan kelompok tersebut berpusat di Bandar Lampung.
"Kalau melihat isi selembarannya sih, tidak ada kalimat-kalimat eksplisit mau mendirikan negara atau menggantikan NKRI, tidak ada. Malah justru nonmuslim pun diperkenankan," ungkapnya.
Meski begitu, Rafani tetap mengkhawatirkan fenomena tersebut. Pasalnya, selebaran tersebut serentak disebarkan di Jabar. Oleh karenanya, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyikapinya.
Kesimpulan tersebut diperoleh Polda Jabar setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap kelompok tersebut dan aktivitasnya di Jabar.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap fakta bahwa anggota kelompok tersebut telah melakukan aktivitas mengajak masyarakat menegakkan sistem khilafah.
Baca juga: Pimpinan Khilafatul Muslimin Hasan Baraja Pernah Dipenjara Kasus Pengeboman Candi Borobudur
"Beberapa keterangan yang kita peroleh, mereka menyampaikan bahwa sistem Khilafah itu sesuai dengan mereka dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan mengajak masyarakat untuk bergabung," ungkap Ibrahim, Selasa (7/6/2022).
Menurut Ibrahim, ajakan itu rentan mengakibatkan masyarakat terdorong melakukan tindakan makar. Meski begitu, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hal itu, termasuk mencocokkan fakta dan unsur pidana yang diduga dilanggar.
"Ini memang sudah ada poin yang cukup rentan terkait makar ya. Untuk itu, memang ada beberapa unsur atau fakta-fakta yang akan dicocokkan dengan unsur-unsur pidana. Apabila memang ini terpenuhi, kita akan proses hukum," tegasnya.
Baca juga: Polisi Tetapkan 3 Pimpinan Khilafatul Muslimin di Brebes sebagai Tersangka
Ibrahim pun mengatakan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan sejumlah ulama di Jabar. Dia menegaskan, polisi dan para ulama di Jabar sepakat bahwa Pancasila merupakan falsafah negara yang tak dapat digantikan.
"Kita juga melakukan konsultasi dan kompromi kepada para ulama untuk meminta pendapatnya, pada prinsipnya memang para ulama Alhamdulillah ini kan mendukung dan kita memang semua satu suara, bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila," tegasnya.
Diketahui, Polda Jabar juga telah menyimpulkan bahwa kelompok tersebut ilegal karena tidak mengantongi legalitas organisasi. Pasalnya, kelompok tersebut ternyata tidak memiliki legalitas.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengakui, sudah mengetahui aktivitas yang dilakukan anggota kelompok Khilafatul Muslimin.
Baca juga: Polda Jabar Dalami Temuan Ribuan Peluru hingga Bahan Peledak TNT di Bandung
Bahkan, Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengungkapkan, banyak juga selebaran yang disebar kelompok tersebut di Jabar, seperti yang terjadi di Cimahi, Sukabumi, dan Cianjur.
"Dua-tiga hari lalu ditemukan selebaran (Khilafatul Muslimin) di beberapa tempat seperti Cimahi, Sukabumi dan Cianjur," ungkap Rafani, Rabu (1/6/2022).
Namun, lanjut Rafani, setelah isi selebaran tersebut dibaca, pihaknya melihat bahwa selebaran tersebut sudah dibuat sejak 2016 silam dan kelompok tersebut berpusat di Bandar Lampung.
"Kalau melihat isi selembarannya sih, tidak ada kalimat-kalimat eksplisit mau mendirikan negara atau menggantikan NKRI, tidak ada. Malah justru nonmuslim pun diperkenankan," ungkapnya.
Meski begitu, Rafani tetap mengkhawatirkan fenomena tersebut. Pasalnya, selebaran tersebut serentak disebarkan di Jabar. Oleh karenanya, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyikapinya.
(nic)
Lihat Juga :
