Rencana Peleburan Lima SMA di Kepulauan Pangkep Ditolak Warga
loading...
Suasana reses anggota DPRD Sulsel, Irwan di Pulau Satandao, Pulau Laiya, Pulau Karanrang dan Pulau Balang Lompo. Foto: Istimewa
A
A
A
PANGKEP - Warga sejumlah pulau di Kabupaten Pangkep mengeluhkan rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melebur lima sekolah menengah atas (SMA).
Kelima sekolah tersebut yaitu, SMA 21 , SMA 22, SMA 23, SMA 24 SMA 25 dan SMA 25 Pangkep berada di sejumlah pulau Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara rencananya dilebur ke SMA 12 Pangkep, yang berada di Pulau Sabutung, Ibukota Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.
Hal itu diungkapkan guru honorer SMA 21 SMA pulau Satandao, Hardiyanti dalam reses anggota DPRD Sulsel, Irwan. Ia berharap Irwan memperjuangkan agar rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel.
"Kami minta kepada Pemprov Sulsel melalui pak dewan agar rencana itu dibatalkan. Kalau itu jadi, banyak siswa yang terancam tidak mau lanjut sekolah di pulau lain mereka hanya mau bersekolah di sekolahnya sekarang," kata Hardiyanti, Sabtu (4/6/2022).
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat jumlah siswa saja sebagai alasan untuk melebur. Menurutnya jumlah siswa memamg sedikit, tapi untuk dilebur ke sekolah di pulau lain maka akan sangat menyusahkan para siswa.
"Kalau mereka sekolah di pulau lain berarti setiap hari kami akan keluarkan uang transportasi kapal atau biaya pemondokan di sana. Sementara orangtua siswa semuanya hanya nelayan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Muhammad Haris, pendamping Desa Pulau Karanrang. Ia juga berharap, Pemprov Sulsel bukan melebur sekolah di pulau-pulau dan disatukan disatu pulau.
"Kami berharap dibangunkan gedung sekolah yang memadai bukan menutup atau melebur sekolah yang sudah ada. Itu membuat banyak orang tua yang khawatir. Bahkan sampai sekarang banyak tamatan SMP yang tidak mau mendaftar SMA karena takut harus pergi pulau lain sekolah," ujarnya.
Menanggapi hal itu, legislator DPDR sulsel, Irwan berjanji akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Sulsel untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut. Irwan mengatakan, mestinya Pemprov Sulsel fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pulau ay g belum terpenuhi, bukan membuat kebijakan yang menyusahkan
Baca Juga: Kemenag Kabupaten Pangkep Luncurkan Aplikasi SIMPAN
"Saya akan panggil Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk ini. Seharusnya pemprov kalau mau urus pulau berikan saja listrik yang memadai 24 jam, berikan alat tangkap atau bantuan UMKM bukan malah mencabut sekolah yang sudah ada. Itu menyusahkan," tegasnya saat reses di Pulau Satandao, Pulau Laiya, Pulau Karanrang dan Pulau Balang Lompo.
Kelima sekolah tersebut yaitu, SMA 21 , SMA 22, SMA 23, SMA 24 SMA 25 dan SMA 25 Pangkep berada di sejumlah pulau Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara rencananya dilebur ke SMA 12 Pangkep, yang berada di Pulau Sabutung, Ibukota Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.
Hal itu diungkapkan guru honorer SMA 21 SMA pulau Satandao, Hardiyanti dalam reses anggota DPRD Sulsel, Irwan. Ia berharap Irwan memperjuangkan agar rencana tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Pemprov Sulsel.
"Kami minta kepada Pemprov Sulsel melalui pak dewan agar rencana itu dibatalkan. Kalau itu jadi, banyak siswa yang terancam tidak mau lanjut sekolah di pulau lain mereka hanya mau bersekolah di sekolahnya sekarang," kata Hardiyanti, Sabtu (4/6/2022).
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat jumlah siswa saja sebagai alasan untuk melebur. Menurutnya jumlah siswa memamg sedikit, tapi untuk dilebur ke sekolah di pulau lain maka akan sangat menyusahkan para siswa.
"Kalau mereka sekolah di pulau lain berarti setiap hari kami akan keluarkan uang transportasi kapal atau biaya pemondokan di sana. Sementara orangtua siswa semuanya hanya nelayan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Muhammad Haris, pendamping Desa Pulau Karanrang. Ia juga berharap, Pemprov Sulsel bukan melebur sekolah di pulau-pulau dan disatukan disatu pulau.
"Kami berharap dibangunkan gedung sekolah yang memadai bukan menutup atau melebur sekolah yang sudah ada. Itu membuat banyak orang tua yang khawatir. Bahkan sampai sekarang banyak tamatan SMP yang tidak mau mendaftar SMA karena takut harus pergi pulau lain sekolah," ujarnya.
Menanggapi hal itu, legislator DPDR sulsel, Irwan berjanji akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Sulsel untuk meminta penjelasan terkait isu tersebut. Irwan mengatakan, mestinya Pemprov Sulsel fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pulau ay g belum terpenuhi, bukan membuat kebijakan yang menyusahkan
Baca Juga: Kemenag Kabupaten Pangkep Luncurkan Aplikasi SIMPAN
"Saya akan panggil Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk ini. Seharusnya pemprov kalau mau urus pulau berikan saja listrik yang memadai 24 jam, berikan alat tangkap atau bantuan UMKM bukan malah mencabut sekolah yang sudah ada. Itu menyusahkan," tegasnya saat reses di Pulau Satandao, Pulau Laiya, Pulau Karanrang dan Pulau Balang Lompo.
(agn)
Lihat Juga :
