Mahasiswa Kalmas Minta Pemerintah Tambah Armada Kapal Perintis
Kamis, 02 Juni 2022 - 18:32 WIB
loading...
Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalmas melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Pangkep, Kamis (2/6/2022). Foto: SINDOnews/Muhammad Subhan
A
A
A
PANGKEP - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Liukang Kalmas (IPMA Kalmas) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Pangkep , Kamis (2/6/2022).
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menghadirkan solusi atas persoalan transportasi laut warga kepulauan. Selama ini kata mereka, pemerintah hanya bisa mengeluarkan larangan agar warga tak menumpang kapal barang atau nelayan ke pulau.
Baca juga: Bupati Pangkep Jemput Korban KM Ladang Pertiwi di Banjarmasin
Juru bicara IPMA Kalmas, Ardan menyampaikan, sudah lama masyarakat hanya mengandalkan kapal barang atau nelayan sebagai alat transportasi.
"Jangan hanya melarang, apa solusinya. Kenapa nanti ada kecelakaan KM Ladang Pertiwi lalu diperketat larangan kapal ekspedisi atau nelayan, selama ini kemana pemerintah," kata Ardan.
Akibat larangan tersebut kata Ardan, saat ini ratusan warga Kecamatan Liukang Kalmas tertahan di Kota Makassar tanpa kejelasan.
"Kami minta segera ditangani masalah ini, banyak warga di Makassar yang tidak jelas kapan pulang ke pulau. Banyak juga yang sudah menipis bekalnya," kata Ardan.
Baca juga: Nelayan Temukan Satu Jenazah Korban KM Ladang Pertiwi
Ia mengatakan, satu-satunya transportasi laut yang disediakan pemerintah adalah kapal perintis yang jadwalnya hanya sekali atau dua kali sebulan. Itu juga, kata Ardan tidak semua pulau disinggahi.
"Kalau dibilang itu yang tenggelam kapal barang tidak boleh ambil penumpang, toh kalau ada pejabat mau ke Kalmas juga pakai kapal yang tenggelam itu," ucapnya.
"Kami tidak bisa berharap banyak ke kapal perintis yang hanya satu dua kali ke Kalmas setiap bulan. Kami minta kapal perintis ditambah dan singgah di semua pulau," lanjutnya.
Baca juga: KM Ladang Pertiwi Tenggelam di Selat Makassar, Ini Dugaan Penyebabnya
Mereka juga mendesak agar DPRD Pangkep meneruskan aspirasi mereka ke Bupati untuk mencopot Kadis Perhubungan yang mereka sebut tak becus mengurus tranportasi laut .
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pangkep, Abbas Hasan menurut seorang stafnya sedang berada di Jakarta untuk mengurus pengadaan kapal ke Kecamatan Kalmas. Nomor ponsel Abbas coba dihubungi namun tidak aktif.
Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menghadirkan solusi atas persoalan transportasi laut warga kepulauan. Selama ini kata mereka, pemerintah hanya bisa mengeluarkan larangan agar warga tak menumpang kapal barang atau nelayan ke pulau.
Baca juga: Bupati Pangkep Jemput Korban KM Ladang Pertiwi di Banjarmasin
Juru bicara IPMA Kalmas, Ardan menyampaikan, sudah lama masyarakat hanya mengandalkan kapal barang atau nelayan sebagai alat transportasi.
"Jangan hanya melarang, apa solusinya. Kenapa nanti ada kecelakaan KM Ladang Pertiwi lalu diperketat larangan kapal ekspedisi atau nelayan, selama ini kemana pemerintah," kata Ardan.
Akibat larangan tersebut kata Ardan, saat ini ratusan warga Kecamatan Liukang Kalmas tertahan di Kota Makassar tanpa kejelasan.
"Kami minta segera ditangani masalah ini, banyak warga di Makassar yang tidak jelas kapan pulang ke pulau. Banyak juga yang sudah menipis bekalnya," kata Ardan.
Baca juga: Nelayan Temukan Satu Jenazah Korban KM Ladang Pertiwi
Ia mengatakan, satu-satunya transportasi laut yang disediakan pemerintah adalah kapal perintis yang jadwalnya hanya sekali atau dua kali sebulan. Itu juga, kata Ardan tidak semua pulau disinggahi.
"Kalau dibilang itu yang tenggelam kapal barang tidak boleh ambil penumpang, toh kalau ada pejabat mau ke Kalmas juga pakai kapal yang tenggelam itu," ucapnya.
"Kami tidak bisa berharap banyak ke kapal perintis yang hanya satu dua kali ke Kalmas setiap bulan. Kami minta kapal perintis ditambah dan singgah di semua pulau," lanjutnya.
Baca juga: KM Ladang Pertiwi Tenggelam di Selat Makassar, Ini Dugaan Penyebabnya
Mereka juga mendesak agar DPRD Pangkep meneruskan aspirasi mereka ke Bupati untuk mencopot Kadis Perhubungan yang mereka sebut tak becus mengurus tranportasi laut .
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pangkep, Abbas Hasan menurut seorang stafnya sedang berada di Jakarta untuk mengurus pengadaan kapal ke Kecamatan Kalmas. Nomor ponsel Abbas coba dihubungi namun tidak aktif.
(luq)
Lihat Juga :
