Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Luncurkan M-Paspor
Jum'at, 20 Mei 2022 - 17:22 WIB
loading...
Suasana peluncuran aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kota Makassar, Jumat (20/5/2022). Foto: SINDOnews/Ansar Jumasang
A
A
A
MAKASSAR - Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meluncurkan aplikasi M-Paspor, Jumat (20/5/2022). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen keimigrasian, sekaligus mencegah calo.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitintak mengatakan, aplikasi ini dihadirkan melihat kebutuhan dari masyarakat akan pengurusan dokumen keimigrasian.
Baca juga:Pengawasan dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Sulsel Diminta Diperkuat
"Manfaat teknologi informasi ini bagaimana publik itu bisa melihat langsung pengurusan paspor, jam berapa dia bisa datang dan apa-apa persyaratan yang ada di sana dan berapa biayanya," tutur Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel , Liberti Sijintak, Jumat (20/5/2022).
Kakanwil menegaskan, M-Paspor ini merupakan terobosan baru dalam hal transparansi pelayanan yang harus diketahui secara umum.
"Jadi ini adalah salah satu cara kita mengatasi bagaimana calo-calo itu tidak lagi berkeliaran dan melakukan tindakan yang tidak baik kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, kami yang mengampu kebutuhan publik tentang berkas perjalanan. Manakala ada calo berkeliaran yang merugikan publik, juga bagian dari kelemahan kami," lanjut Liberti.
Baca juga:Kemenkumham Sulsel Usul Lapas Watampone Raih Predikat WBBM
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitintak mengatakan, aplikasi ini dihadirkan melihat kebutuhan dari masyarakat akan pengurusan dokumen keimigrasian.
Baca juga:Pengawasan dan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Sulsel Diminta Diperkuat
"Manfaat teknologi informasi ini bagaimana publik itu bisa melihat langsung pengurusan paspor, jam berapa dia bisa datang dan apa-apa persyaratan yang ada di sana dan berapa biayanya," tutur Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel , Liberti Sijintak, Jumat (20/5/2022).
Kakanwil menegaskan, M-Paspor ini merupakan terobosan baru dalam hal transparansi pelayanan yang harus diketahui secara umum.
"Jadi ini adalah salah satu cara kita mengatasi bagaimana calo-calo itu tidak lagi berkeliaran dan melakukan tindakan yang tidak baik kepada masyarakat. Karena bagaimanapun, kami yang mengampu kebutuhan publik tentang berkas perjalanan. Manakala ada calo berkeliaran yang merugikan publik, juga bagian dari kelemahan kami," lanjut Liberti.
Baca juga:Kemenkumham Sulsel Usul Lapas Watampone Raih Predikat WBBM
Lihat Juga :
